Wihadi Wijanto Bersama Bupati Bojonegoro Kunjungi Gudang Bulog Kalitidu, Pastikan Stok Pangan Melimpah

GLOBALJATIM
BOJONEGORO – Anggota DPR RI daerah pemilihan Jawa Timur IX Bojonegoro–Tuban, Wihadi Wijanto, bersama Bupati Bojonegoro Setyo Wahono meninjau gudang Perum Bulog di Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro, Kamis, 30 April 2026. Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan kesiapan stok pangan, terutama beras, di wilayah tersebut.

Dalam peninjauan itu, Wihadi melihat langsung ketersediaan beras di gudang Bulog Cabang Bojonegoro yang melayani distribusi untuk tiga kabupaten: Bojonegoro, Tuban, dan Lamongan. Ia menyatakan, stok beras dalam kondisi aman.

“Hasil peninjauan hari ini menunjukkan stok beras melimpah dan cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat,” ujar Wihadi.

Berdasarkan data Bulog, total cadangan beras saat ini mencapai lebih dari 60 ribu ton dan mendekati 79 ribu ton. Jumlah tersebut dinilai memadai untuk menjaga pasokan sekaligus stabilisasi harga pangan hingga beberapa bulan ke depan.

Meski demikian, pengelolaan stok masih menghadapi kendala keterbatasan kapasitas gudang. Untuk mengatasi hal itu, Bulog memanfaatkan fasilitas tambahan, termasuk menyewa gudang milik pihak swasta di sekitar wilayah operasi.

Di sisi lain, Bulog Bojonegoro tetap menjalankan penyerapan gabah petani sesuai regulasi pemerintah, mengacu pada Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2025 tentang Harga Pembelian Pemerintah (HPP) dan refaksi harga gabah serta beras.

Pihak Bulog menyatakan penyerapan dilakukan sesuai ketentuan, dengan harga pembelian gabah kering panen (GKP) di tingkat petani sebesar Rp6.500 per kilogram.

Untuk mengoptimalkan serapan, Bulog juga menyewa mesin pengering (dryer) guna menjaga kualitas gabah. Dengan dukungan fasilitas tersebut, kapasitas penyerapan ditargetkan mencapai hingga 100 ton per hari.

Selain itu, koordinasi dengan pemerintah daerah terus diperkuat untuk memastikan kelancaran distribusi dan menghindari hambatan komunikasi di lapangan.

Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya pengawasan sekaligus sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga ketahanan pangan nasional, khususnya di Jawa Timur. (RED)