Monev Pekerjaan Proyek di Desa Manaruwi, DLH Kabupaten Pasuruan Temukan Perbedaan Nama Rekanan di PIP dan LPSE

GLOBALJATIM
PASURUAN  –  Tak ingin anggaran APBD Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pasuruan turun tidak sesuai tujuan, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Pasuruan melakukan monitoring dan evaluasi (Monev) terhadap pengerjaan beberapa proyek pembangunan di sejumlah wilayah di Kabupaten Pasuruan. Hal itu dikatakan oleh Kabid Tata Kelola Lingkungan DLH Kabupaten Pasuruan, Prela Antika Feminia.

“Monev ini juga bertujuan memastikan bahwa pekerjaan fisik yang dilaksanakan sudah sesuai dengan spek dan volume,” ujarnya pada Rabu (23/10/2024) siang.

Pantauan globaljatim.co.id, saat Tim DLH melaksanakan Monev pekerjaan konstruksi proyek pembangunan pagar RTHP Segok, pihaknya menyoroti ketidaksesuaian nama pekerjaan yang tertera pada papan proyek dengan yang ada di LPSE.

Oleh karena itu, Bu Prela (sapaan akrab Prela Antika Feminia) meminta kepada pelaksana agar segera merubah dan mencetak ulang. “Ini segera dirubah dan diganti,” katanya.

Sebagai informasi, pembangunan pagar RTHP Segok di Desa Manaruwi Kecamatan Bangil ini menelan anggaran Rp 171 juta yang dikerjakan oleh CV. Andalusia dengan alamat di Jl. Kapi Woro I / 15 Kedoyo Barat Rt. 004 Rw. 013, Desa Mangliawan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang.

Sementara, ketika ditanya mengenai langkah konkret apa yang diambil pihak DLH apabila ada temuan ketidaksesuaian proyek, dirinya mengatakan pihak pelaksana agar segera melakukan perbaikan sebelum P1.

“Nanti kalau belum diperbaiki saya minta untuk diperbaiki, kalau belum diperbaiki ya gak akan akan saya bayar,” tegasnya.

Selain bersama tim DLH, lanjut Bu Prela, kegiatan Monev juga mendapat pendampingan dari asisten pembangunan (Aspem) Kabupaten Pasuruan. Mereka bertugas melakukan pembinaan terhadap kekurangan pekerjaan.

“Kami sangat terbantu juga karena ada masukan-masukan dari berbagai pihak. Jadi kayak Panjenengan memberikan informasi seperti itu juga masukan bagi kami,” pungkasnya.

Menanggapinya, Dahniar Anisa, anggota LSM L-KPK (Lembaga Komunitas Pengawas Korupsi) Pasuruan menilai pihak DLH seharusnya bukan hanya melakukan Monev saja, namun juga sidak.

“Monev sama sidak itu beda. Jelas mereka (pekerja) akan mempersiapkan segala sesuatunya karena tau akan ada dimonev,” ungkap Dahniar.

“DLH jangan hanya formalitas dan abaikan informasi yang ada, kita terus pantau sampai akhir,” lanjutnya. (Wan/Red)