Migas Naik, Perceraian Tak Terbendung: Wajah Ganda Ekonomi Bojonegoro

GLOBALJATIM
BOJONEGORO – Tingginya angka perceraian di Kabupaten Bojonegoro kembali menjadi sorotan. Ironisnya, lonjakan kasus perceraian tersebut justru terjadi di tengah catatan pertumbuhan ekonomi daerah yang mencapai angka fantastis. Badan Pusat Statistik (BPS) Bojonegoro melaporkan pertumbuhan ekonomi sebesar 60,71 persen pada triwulan pertama tahun 2025, didorong oleh kenaikan signifikan produksi minyak dan gas bumi (migas).

Namun, peningkatan ekonomi yang tampaknya menggembirakan itu tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan sosial masyarakat, terutama di sektor keluarga. Data Pengadilan Agama Bojonegoro menunjukkan bahwa salah satu faktor dominan penyebab perceraian adalah masalah ekonomi rumah tangga.

Kondisi ini memunculkan pertanyaan mendasar: untuk siapa pertumbuhan ekonomi itu sebenarnya?

“Ini harus menjadi refleksi bersama. Ketika pertumbuhan ekonomi melonjak tinggi, namun kesejahteraan keluarga tak ikut terangkat, maka ada yang salah dalam distribusi hasil pembangunan,” ujar salah satu aktivis perempuan di Bojonegoro, yang meminta namanya tidak disebutkan. Ia menyoroti kurangnya kebijakan yang benar-benar menyentuh kebutuhan ekonomi dasar masyarakat, terutama perempuan dalam keluarga berpenghasilan rendah. (2/7/2025).

Sementara itu, sektor migas yang menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi Bojonegoro dinilai terlalu eksklusif dan belum memberi dampak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja lokal atau peningkatan pendapatan masyarakat secara langsung.

“Selama industri migas hanya menguntungkan segelintir pihak, maka tak heran jika rakyat kecil tetap hidup dalam tekanan ekonomi, yang kemudian berujung pada perceraian,” tambahnya.

Pengamat ekonomi daerah menilai bahwa Bojonegoro perlu segera mengevaluasi arah kebijakan fiskal dan program pengentasan kemiskinan. “Pertumbuhan ekonomi yang sehat adalah yang inklusif. Kalau hanya terlihat indah di atas kertas tapi rapuh di bawah, itu bukan kemajuan,” tegasnya.

Situasi ini menandakan perlunya kebijakan ekonomi yang lebih berkeadilan dan berpihak pada keluarga rentan. Pemerintah daerah diminta tidak hanya bangga pada capaian angka, tetapi juga menjamin bahwa pertumbuhan tersebut benar-benar terasa oleh seluruh lapisan masyarakat. (Red)