Kadisnaker Lamongan Dorong Penempatan PMI Prosedural dan Berbasis Kompetensi usai Forum Nasional di Jakarta

GLOBALJATIM
LAMONGAN – Pemerintah Kabupaten Lamongan menegaskan komitmennya dalam memperkuat tata kelola ketenagakerjaan melalui penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang prosedural, terlindungi, dan berbasis kompetensi.

Komitmen tersebut disampaikan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan, M. Zamroni, S.Sos., M.Si., usai menghadiri Sarasehan Nasional yang diselenggarakan oleh Perkumpulan Purnabakti Kepala Daerah Seluruh Indonesia di Gedung Perpustakaan Nasional Republik Indonesia pada Senin, 4 Mei 2026.

Forum bertema “Penguatan Tata Kelola Kepemimpinan Daerah untuk Indonesia Berkelanjutan” tersebut menjadi ruang strategis dalam membahas peran kepemimpinan daerah, termasuk upaya menekan kemiskinan melalui sektor ketenagakerjaan.

Dalam sarasehan, sejumlah narasumber nasional menyampaikan materi strategis. Soekarwo menekankan pentingnya kolaborasi antar daerah dalam pembangunan nasional, sementara Cheka Virgowansyah memaparkan praktik kepemimpinan daerah yang inovatif dan responsif.

Selain itu, Mukhtaruddin mengangkat penempatan PMI sebagai salah satu instrumen penguatan ekonomi masyarakat, sedangkan Abdullah Azwar Anas menyoroti pentingnya kontribusi kepemimpinan daerah dalam pembangunan berkelanjutan.

Bagi Pemerintah Kabupaten Lamongan, isu PMI menjadi salah satu fokus strategis dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penempatan tenaga kerja ke luar negeri tidak hanya dipandang sebagai peluang kerja, tetapi juga sebagai bagian dari upaya penguatan ekonomi keluarga.

“Kami akan memperkuat koordinasi dengan seluruh penyalur tenaga kerja guna memastikan penempatan calon PMI berjalan sesuai prosedur dan berbasis kontrak kerja. Di sisi lain, kami juga mengintensifkan sosialisasi di wilayah kantong PMI agar masyarakat tidak berangkat secara non-prosedural,” ujar M. Zamroni.

Ia menambahkan, peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi kunci agar PMI asal Lamongan mampu bersaing di pasar kerja global.

“Selain itu, peningkatan kompetensi calon PMI terus kami dorong melalui pelatihan berbasis kebutuhan negara tujuan, termasuk penguatan kemampuan bahasa melalui lembaga pelatihan kerja,” imbuhnya.

Sarasehan ini juga menjadi wadah pertukaran pengalaman dan praktik baik antar daerah dalam menghadapi tantangan pembangunan ke depan, sekaligus mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, inovatif, dan responsif.

Dengan strategi penempatan PMI yang lebih terukur, terlindungi, dan berbasis kompetensi, Pemerintah Kabupaten Lamongan optimistis dapat meningkatkan daya saing tenaga kerja sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan. (JN)