Pemkab dan DPRD Lamongan Ikuti Sidang Tahunan MPR 2026: Presiden Soroti Ekonomi, MBG, hingga Reformasi BUMN

GLOBALJATIM

LAMONGAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamongan bersama jajaran DPRD dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) mengikuti agenda Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI Tahun 2026 secara bersama-sama di Kabupaten Lamongan, Jumat (14/8/2026).

Agenda kenegaraan tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dengan tema “Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur.”

Sidang Tahunan MPR 2026 dibuka Ketua MPR RI H. Ahmad Muzani setelah tercatat 629 anggota hadir dari total 732 anggota MPR yang terdiri atas anggota DPR dan DPD RI. Dalam pidato pengantarnya, Muzani menekankan pentingnya memperkokoh persatuan dan kesatuan di tengah perbedaan politik.

Menurutnya, Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD bukan sekadar agenda konstitusional, melainkan momentum untuk meneguhkan kembali komitmen kebangsaan serta menjaga persaudaraan di tengah perbedaan.

Muzani menegaskan bahwa berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia bukan merupakan kemenangan satu golongan atas golongan lainnya. Indonesia berdiri dari kesetiaan berbagai golongan untuk memperjuangkan cita-cita bersama yang lebih besar.

Ia juga mengingatkan bahwa persatuan menjadi salah satu kekuatan yang mendorong kemajuan bangsa. Sebaliknya, ketika persatuan melemah, energi bangsa berpotensi habis untuk saling mencurigai dan meniadakan.

Sementara itu, Ketua DPD RI Sultan Bachtiar B. Najamudin menyampaikan apresiasi terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang dinilai kompak serta saling melengkapi dalam menjalankan pemerintahan.

DPD RI juga mengapresiasi berbagai program pemerintah yang diarahkan pada penguatan kemandirian ekonomi nasional di tengah ketidakpastian geopolitik global.

Dalam pidatonya, Sultan menekankan pentingnya optimalisasi dana transfer ke daerah. Menurutnya, dana tersebut bukan sekadar alokasi anggaran, melainkan instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan.

Karena itu, pemerintah daerah didorong meningkatkan inovasi pendapatan, efektivitas belanja, serta kualitas perencanaan pembangunan. DPD RI juga memberikan perhatian terhadap pengelolaan sampah, pengembangan energi baru dan terbarukan, penataan ruang, perlindungan hutan, serta penguatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

Setelah pidato pimpinan MPR dan DPD RI serta penayangan video capaian pemerintah, agenda dilanjutkan dengan pidato kenegaraan Presiden RI Prabowo Subianto.

Dalam pidatonya, Prabowo menyampaikan bahwa selama 21 bulan memimpin pemerintahan, terdapat empat pedoman utama yang menjadi landasan pemerintah, yakni menjaga dan menjalankan konstitusi, melindungi kepentingan inti nasional, bekerja mengatasi kesulitan rakyat secepat mungkin, serta berorientasi pada kepentingan rakyat hingga generasi berikutnya.

Presiden menegaskan bahwa sejumlah persoalan yang ditangani pemerintah merupakan masalah yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Menurutnya, persoalan tersebut mulai dapat diselesaikan melalui keberanian mengambil keputusan, kerja keras, kehendak yang jelas, serta gotong royong seluruh unsur bangsa.

Dalam bidang ekonomi, Prabowo menyampaikan optimisme pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat mencapai 6 persen pada akhir 2026. Pemerintah juga terus memperkuat ekonomi masyarakat melalui koperasi desa dengan memperluas akses pasar dan modal mikro bagi petani, pedagang, nelayan, pelaku UMKM dan masyarakat desa lainnya.

Presiden juga menyampaikan perkembangan PT Danantara Sumberdaya Indonesia yang mulai beroperasi sejak 1 Juni 2026 untuk mengoptimalkan pengelolaan dan nilai ekspor komoditas strategis Indonesia. Dalam gebrakan awalnya, Danantara disebut telah mengelola devisa ekspor sekitar US$14 miliar, memonitor lebih dari 6.500 transaksi ekspor, serta mengawasi tiga komoditas strategis dengan potensi tambahan devisa sekitar US$5 miliar.

Di sektor pangan, pemerintah menargetkan Indonesia mencapai swasembada bawang putih dalam tiga tahun ke depan. Target tersebut melanjutkan capaian pemerintah yang diklaim telah mencapai swasembada delapan komoditas pangan dalam satu tahun terakhir.

Prabowo juga menyinggung kemungkinan pembentukan pengadilan ad hoc khusus untuk mengusut pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), termasuk dugaan penyalahgunaan yang dilakukan jajaran direksi selama tiga dekade terakhir.

Wacana tersebut muncul setelah pemerintah menemukan terdapat 1.074 BUMN beserta anak, cucu hingga cicit perusahaan yang perlu ditata dan dikelola secara lebih optimal.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG), bantuan sosial dan hilirisasi juga disebut Presiden telah memasuki tahap pelaksanaan dan mulai dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

“Karena kita sadari, kemerdekaan bukan hanya apa yang kita proklamasikan, kemerdekaan adalah apa yang dapat dirasakan rakyat,” demikian pokok pesan Presiden dalam pidatonya.

Di bidang legislasi, Presiden menyampaikan DPR RI bersama pemerintah telah menyelesaikan dan mengundangkan 13 rancangan undang-undang hingga Juli 2026.

Sementara itu, DPD RI disebut telah menghimpun 10.883 aspirasi dari 38 provinsi. Aspirasi tersebut selanjutnya dibawa dalam dialog bersama Bappenas sebagai masukan untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027.

Di Kabupaten Lamongan, agenda menyaksikan pidato kenegaraan Presiden tersebut diikuti Bupati Lamongan Dr. H. Yuhronur Efendi, Wakil Bupati Dirham Akbar Aksara, Ketua DPRD Lamongan Mukhammad Freddy Wahyudi, serta jajaran pimpinan DPRD.

Hadir pula Wakil Ketua I DPRD Kacung Purwanto, Wakil Ketua II Husen, Wakil Ketua III Imam Fadli, Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan Moh. Nalikan, Wakapolres Lamongan Kompol Jodi Indrawan, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Yogi Rachmawan, Kasdim 0812/Lamongan Mayor Cpm Marsidianto, Sekretaris DPRD Lamongan Pujo Broto Irawan, anggota DPRD, para asisten, staf ahli, kepala organisasi perangkat daerah, serta tamu undangan.

Dandim 0812/Lamongan Letkol Inf Deni Suryo Anggo Digdo juga turut hadir dalam agenda tersebut.

Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2026 menjadi momentum bagi lembaga negara dan pemerintah daerah untuk kembali meneguhkan komitmen kebangsaan, sekaligus menyampaikan arah pembangunan nasional dalam menyongsong 81 tahun kemerdekaan Indonesia. (JN)