Komisi B DPRD Bojonegoro Kawal Program Gayatri 2026, Progres Distribusi Dipertanyakan Penyedia Diminta Patuh SPK

GLOBALJATIM
BOJONEGORO – Komisi B DPRD Kabupaten Bojonegoro menggelar hearing bersama Dinas Peternakan dan Perikanan (Disnakkan) serta para penyedia Program Gayatri 2026. Pertemuan berlangsung di Aula Disnakkan Bojonegoro, Senin, 14 September 2026.

Hearing tersebut merupakan bagian dari agenda kunjungan kerja dalam daerah/lapangan alat kelengkapan DPRD Bojonegoro pada September 2026. Forum ini dihadiri seluruh anggota Komisi B, Kepala Disnakkan Bojonegoro, Kepala Bidang Peternakan, serta seluruh pemenang pengadaan kandang, pakan, dan ayam untuk Program Gayatri 2026.

Ketua Komisi B DPRD Bojonegoro, Sally Atyasasmi, meminta penjelasan mengenai perkembangan distribusi program tersebut. Ia juga menyoroti berbagai kendala yang muncul dalam pelaksanaan di lapangan.

“Bagaimana progres pendistribusiannya dan apa yang menjadi kendala di lapangan?” kata Sally dalam forum tersebut.

Pertanyaan itu menjadi penting karena Program Gayatri merupakan salah satu program pemerintah daerah yang diarahkan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menekan angka kemiskinan.

Wakil ketua Komisi B DPRD Bojonegoro, Lasuri, menyampaikan hal senada. Ia meminta Disnakkan dan para penyedia memastikan proses distribusi berjalan sesuai ketentuan serta tidak menimbulkan persoalan dalam pelaksanaannya.

Di hadapan para anggota dewan dan penyedia, Kepala Disnakkan Bojonegoro, drh. Catur Rahayu, meminta seluruh penyedia memaksimalkan proses pendistribusian.

“Untuk semua penyedia agar semaksimal mungkin dalam pendistribusian berdasarkan SPK,” ujar Catur.

Komisi B menilai kepatuhan terhadap surat perjanjian kerja (SPK) menjadi bagian penting untuk memastikan program berjalan sesuai sasaran. Terlebih, program tersebut melibatkan pengadaan kandang, pakan, dan ayam yang nantinya diterima masyarakat penerima manfaat.

Pertemuan itu sekaligus menjadi ruang evaluasi antara legislatif, pemerintah daerah, dan penyedia. DPRD berharap setiap persoalan distribusi dapat segera diselesaikan agar pelaksanaan Program Gayatri 2026 tidak tersendat di lapangan.

Komisi B juga menegaskan keberhasilan program tidak hanya diukur dari tersalurkannya bantuan, tetapi dari manfaat yang benar-benar diterima masyarakat.

“Dalam pertemuan hari ini, DPRD Bojonegoro berharap kita semua mensukseskan Program Gayatri yang menjadi salah satu program prioritas untuk menurunkan angka kemiskinan,” demikian pesan yang disampaikan dalam forum tersebut. (MJ)