Rapat Satgas Netralitas Dipimpin Langsung PJ Bupati Bojonegoro, Tegaskan Netralitas ASN dan Non-ASN Jelang Pemilukada 2024

GLOBALJATIM
BOJONEGORO – Menindak lanjuti arahan Penjabat (PJ) Bupati Bojonegoro pada apel pagi, Tanggal 18 September 2024, Satgas Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non-ASN menggelar rapat yang dipimpin oleh PJ Bupati, kembali menegaskan sikap netralitas di tengah memanasnya suhu politik menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) Serentak 2024.

Seperti yang disampikan dalam apel pagi yang digelar pada 18 September, PJ Bupati Bojonegoro, menyampaikan beberapa arahan penting yang ditujukan untuk menjaga integritas pemilukada, sebagai berikut :

1. Bahwa seluruh ASN dan Non ASN harus menjaga dan menegakkan prinsip netralitas.
2. Menggunakan media sosial secara bijak, tidak melakukan praktik-praktik kepentingan bakal pasangan calon Pemilukada, baik kepentingan golongan maupun pribadi, tidak menyebarkan ujaran kebencian dan menyebarkan berita hoax.
3. Agar seluruh OPD melaksanakan sosialisasi netralitas ASN dan NON ASN dengan disertai bukti foto dan ikrar netralitas dimaksud.
4. Melakukan pengawasan pada seluruh ASN dan Non ASN masing masing OPD.

Arahan ini diperkuat dengan instruksi kepada setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menggelar sosialisasi terkait netralitas ASN dan Non-ASN. Sosialisasi tersebut diwajibkan disertai dokumentasi foto dan ikrar netralitas yang diucapkan oleh seluruh pegawai.

“Kita butuh bukti konkret, bukan sekadar wacana. Netralitas harus diwujudkan dalam tindakan nyata,” tegasnya lagi.

Selain itu, pengawasan internal di setiap OPD juga menjadi poin krusial dalam memastikan seluruh pegawai mematuhi aturan ini. PJ Bupati menegaskan bahwa tidak akan ada toleransi bagi mereka yang melanggar prinsip netralitas. Satgas Pembinaan dan Pengawasan Netralitas ASN, Non-ASN, dan Kepala Desa akan memantau ketat situasi di lapangan.

Arahan tegas ini diharapkan dapat menjadi penegasan sekaligus pengingat bagi ASN dan Non-ASN di Bojonegoro untuk tetap profesional dan tidak terlibat dalam politik praktis, guna menjaga kualitas pemilukada yang jujur dan adil.

Pemilukada adalah momentum penting, dan netralitas ASN serta Non-ASN adalah benteng terakhir yang harus dijaga. Tidak ada ruang bagi intervensi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

Bojonegoro memerlukan ASN dan Non-ASN yang berani menjaga integritas, demi terciptanya demokrasi yang sehat dan berkeadilan. (Red).