Fraksi Gerindra Soroti Infrastruktur dan Regulasi Investasi dalam Pandangan Umum Empat Raperda Lamongan

GLOBALJATIM
LAMONGAN – Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) DPRD Kabupaten Lamongan menyampaikan pandangan umum terhadap empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang diajukan Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam Rapat Paripurna DPRD, Senin (16/6/2025).

Pandangan umum tersebut disampaikan oleh Juru Bicara Fraksi Gerindra, Sulastri, yang menyoroti sejumlah isu strategis mulai dari infrastruktur, investasi, hingga kelembagaan pemerintahan desa.

Empat Raperda yang dibahas meliputi:
1. Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029,
2. Raperda Penyelenggaraan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi,
3. Raperda Perubahan Kedua atas Perda tentang Desa,
4. Raperda Perubahan Keempat atas Perda tentang Susunan Perangkat Daerah.

Soroti Infrastruktur Jalan dan Pelaksanaan RPJMD.
Dalam pernyataannya, Fraksi Gerindra menekankan pentingnya implementasi nyata dari dokumen perencanaan RPJMD. Infrastruktur jalan kembali menjadi sorotan, karena masih banyak dikeluhkan masyarakat.

“Permasalahan jalan masih menjadi keluhan masyarakat dari tahun ke tahun. Kami mendorong adanya terobosan nyata agar pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh semua lapisan,” ujar Sulastri.

Desak Penyederhanaan Regulasi dan Akselerasi Investasi.
Fraksi Gerindra juga menyoroti kondisi ekonomi daerah, khususnya strategi peningkatan investasi dan kemandirian keuangan. Mereka mendesak adanya langkah konkret dari pemerintah daerah dalam menyederhanakan regulasi dan mempercepat pelayanan perizinan.

“Kita butuh sistem investasi yang efisien, pelayanan cepat, dan regulasi yang ramah investor. Kami meminta Pemkab Lamongan menjelaskan langkah terukur untuk mencapainya,” tambahnya.

Lingkungan dan Bencana Iklim Masih Jadi Tantangan.
Dalam aspek lingkungan, Fraksi Gerindra menyoroti persoalan banjir akibat buruknya saluran drainase serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah. Mereka meminta adanya strategi terintegrasi untuk menghadapi risiko bencana cuaca ekstrem.

“Fraksi kami menanyakan bagaimana strategi terintegrasi untuk mengurangi risiko bencana, termasuk sistem peringatan dini yang mudah diakses seluruh warga,” ujarnya.

Dukung Penguatan Desa dan Reformasi Birokrasi.
Terkait Raperda Perubahan Kedua atas Perda Desa, Fraksi Gerindra menyambut baik upaya pemberdayaan desa dan peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan desa secara mandiri.

Sementara itu, dalam pembahasan Raperda tentang Perubahan Susunan Perangkat Daerah, Fraksi Gerindra mendorong penerapan sistem birokrasi berbasis kinerja (Performance-Based Organization) untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik.

“Penataan kelembagaan daerah harus berorientasi pada hasil dan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

Apresiasi atas Penyusunan Raperda.
Di akhir pandangan umum, Fraksi Gerindra menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan empat Raperda tersebut. Mereka berharap masukan yang disampaikan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyempurnaan kebijakan ke depan. (Jn)