BAPANG Bulog di Bojonegoro Tidak Tepat Sasaran: Data Kemensos Dipertanyakan

GLOBALJATIM
BOJONEGORO – Program Bantuan Pangan (BAPANG) dari Perum Bulog yang seharusnya menjadi penyelamat bagi masyarakat miskin justru menimbulkan gejolak di Bojonegoro. Banyak warga yang tidak layak menerima bantuan malah tercatat sebagai penerima, sementara yang benar-benar membutuhkan justru terabaikan.

Data Kemensos Dituding Tidak Akurat, Keluhan muncul dari sejumlah warga yang menyatakan bahwa distribusi BAPANG terkesan asal-asalan. Beberapa penerima bantuan ternyata berasal dari keluarga mampu, sementara warga miskin yang seharusnya mendapat bantuan malah tidak tercantum dalam daftar.

Salah seorang koordinator lapangan, yang enggan disebutkan namanya, mengaku data penerima berasal langsung dari Kementerian Sosial (Kemensos).

“Data dari pusat, Mas, dari Kemensos,” ujarnya singkat saat dikonfirmasi Jumat (25/7/2024).

Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa data tersebut masuk di aplikasi secara otmatis dari pusat.
“Data dari Bulog, Bulog dari Kemensos, dan itu sudah otomatis masuk di aplikasi,” pungkasnya.

Ketika dikonfirmasi, Humas Bulog Cabang Bojonegoro, Broto Yuana, memilih tidak memberikan keterangan. Begitu pula dengan Pelaksana Tugas (Plt.) Dinas Sosial Bojonegoro, Agus, yang tidak merespons pertanyaan mengenai ketidakakuratan data tersebut.

Evaluasi Mendesak Dibutuhkan, Program BAPANG seharusnya menjadi solusi bagi masyarakat miskin yang kesulitan memenuhi kebutuhan pangan. Namun, ketidaktepatan sasaran justru membuat bantuan ini tidak efektif.

Warga mendesak pemerintah pusat untuk melakukan pendataan ulang secara langsung, bukan hanya mengandalkan data lama yang dinilai tidak akurat.

“Kalau datanya salah, yang menderita ya rakyat kecil. Harusnya petugas turun ke bawah, verifikasi ulang, jangan asal comot data,” ujar warga yang mengaku tidak menerima bantuan padahal termasuk kategori kurang mampu.

Pengamat kebijakan publik lokal, menilai bahwa sistem data bantuan sosial di Indonesia memang masih lemah. “Sering kali data yang digunakan adalah data lama yang tidak diperbaharui. Ini menyebabkan kesenjangan dalam distribusi bantuan. Pendataan harus berbasis realita lapangan, bukan sekadar database di komputer,” ungkapnya.

BAPANG merupakan program nasional yang bertujuan menjamin ketahanan pangan masyarakat miskin di tengah fluktuasi harga bahan pokok. Namun, bila tidak didukung dengan validasi data yang akurat, program ini dikhawatirkan justru menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap program pemerintah.

Pemerintah diharapkan transparan dalam proses seleksi penerima bantuan dan melibatkan aparat desa atau kelurahan untuk memastikan bantuan benar-benar sampai ke yang membutuhkan. (Red).