Matangkan Arah Industri 20 Tahun Ke Depan, Pemkab Melalui Disperinaker dan DPRD Bojonegoro Gelar FGD Raperda RPIK 2025–2045

GLOBALJATIM
BOJONEGORO – Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Kabupaten Bojonegoro bersama Komisi B DPRD Kabupaten Bojonegoro menggelar Focus Group Discussion (FGD) Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) Bojonegoro Tahun 2025–2045 pada Senin (19/10/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Aula Lantai 2 Kantor Disperinaker Bojonegoro tersebut dipimpin oleh jajaran pimpinan Komisi B DPRD Bojonegoro dan Kepala Disperinaker Bojonegoro, Mahmudi. Agenda ini turut dihadiri perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, di antaranya Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya (PKP Cipta Karya), Dinas Koperasi dan UMKM, serta Bagian Hukum Setda Kabupaten Bojonegoro.

Foto : Mahmudi Kepala Dinas Perinaker Bojonegoro, Bersama pimpinan komisi B DPRD Bojonegoro.

Kepala Disperinaker Kabupaten Bojonegoro, Mahmudi, menyampaikan bahwa Bojonegoro memiliki potensi besar di sektor industri pengolahan atau agrobis, salah satunya sebagai daerah penghasil tembakau.

“Bojonegoro merupakan salah satu kota penghasil tembakau. Berdasarkan rekapitulasi kami di sektor industri tembakau, terdapat sekitar 28 usaha yang berbasis rokok. Hal ini dapat menjadi modal dasar bagi Kabupaten Bojonegoro untuk berkembang lebih baik lagi,” ujar Mahmudi.

Ia memohon saran dan masukan konstruktif dari semua pihak agar penyusunan Raperda RPIK yang sempat tertunda dapat diselesaikan sesuai harapan pada tahun ini.

“Sekali lagi, kami memohon saran dan masukan terkait Raperda tentang RPIK ini agar penyusunan yang kemarin sempat tertunda dapat berjalan lancar sesuai harapan pada tahun ini,” lanjutnya.

Ketua Komisi B DPRD Bojonegoro, Sally Atya Sasmi, menjelaskan bahwa FGD ini bertujuan untuk memperkaya materi dan menyelaraskan pemahaman antar anggota DPRD serta jajaran dinas teknis, sebelum masuk ke tahap pembahasan draf pasal demi pasal di tingkat Pansus.

“Forum hari ini adalah forum FGD, bukan pembahasan pasal per pasal. Tujuannya untuk memperkaya materi sebelum masuk ke pembahasan tingkat Pansus. Adapun drafting pasal, baik disetujui, diubah, ditambah, maupun dikurangi, nantinya akan dieksekusi resmi di forum Pansus,” ujar Sally.

Ia menambahkan, penyamaan persepsi ini krusial mengingat tidak seluruh anggota Pansus terlibat dalam Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) yang sebelumnya telah mengikuti FGD awal bersama akademisi Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta.

Sally menegaskan bahwa Raperda RPIK dirancang sebagai pedoman atau “kitab suci” penunjuk arah pengembangan industri Kabupaten Bojonegoro untuk jangka panjang selama 20 tahun (2025–2045).

Oleh karena itu, penentuan peta industri wajib ditopang oleh basis data faktual yang menggambarkan potensi dan karakteristik wilayah Bojonegoro secara komprehensif.

Ia menekankan bahwa saat Perda disahkan, Bojonegoro harus memiliki keunggulan kompetitif dan keistimewaan tersendiri dibanding daerah sekitar seperti Tuban, Lamongan, maupun Blora untuk menarik minat para investor.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi B DPRD Bojonegoro, Lasuri, menyampaikan bahwa RPIK merupakan mandat peraturan perundang-undangan yang penyusunannya tidak boleh bertentangan dengan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) maupun tingkat provinsi.

Terkait hubungan RPIK dengan Rancangan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang saat ini juga dalam proses perubahan, Lasuri menilai penyusunan RPIK dapat didahulukan demi percepatan pembangunan.

“Situasinya seperti ‘ayam dan telur’. Namun karena penyusunan RPIK ini bersifat mandatori dan perlu dipercepat, maka dapat didahulukan. Nantinya setelah Perda RTRW ditetapkan, dokumen RPIK ini tinggal disesuaikan kembali,” ungkap Lasuri.

Melalui sinergi antara DPRD Bojonegoro dan jajaran Pemkab Bojonegoro dalam FGD ini, diharapkan Raperda RPIK 2025–2045 yang dihasilkan mampu menjadi pijakan kokoh bagi pertumbuhan ekonomi dan iklim investasi Bojonegoro yang berkelanjutan. (MJ).