Dugaan Konspirasi Warnai Proyek APBD Tuban 2025, Rekanan Temuan BPK Disinyalir Masih Terima Paket Pekerjaan

GLOBALJATIM
TUBAN  –  Dugaan konspirasi kembali mewarnai rencana pelaksanaan proyek yang bersumber dari APBD Kabupaten Tuban tahun anggaran 2025.

Puluhan CV dan PT yang sebelumnya menjadi rekanan Dinas PUPR PRKP Tuban dan juga menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), disinyalir masih bakal menerima paket pekerjaan.

Kabar tersebut memicu banyak pihak termasuk beberapa kontraktor lokal untuk turut berkomentar, mereka menilai situasi ini sangat tidak menguntungkan karena secara tidak langsung menutup kesempatan untuk bersaing secara sehat dalam memperoleh paket pekerjaan.

“Ya menurut saya ini tidak fair mas, kita memiliki kapasitas sama tapi kenapa harus rekanan itu-itu saja. Temuan BPK itu hal wajar dalam dunia proyek, tetapi minimal bisa dijadikan bahan pertimbangan agar kontraktor lain juga bisa bekerja,” ucap salah satu kontraktor asal Tuban yang namanya enggan disebut secara langsung, Selasa (10/6/2025).

Berdasarkan informasi yang dihimpun awak media, kontroversi ini telah menjadi perbincangan publik dan tema pemberitaan media online, namun berita tersebut telah diturunkan (takedown). Adapun nama yang disebutkan adalah Didik Briliant dan H Ali Mentoro.

Namun, saat salah satu kontraktorbermama H Ali asal Desa Mentoro, Kecamatan Soko dikonfirmasi tentang kebenaran kabar tersebut melalui id Whatsap, pihaknya belum menjawab karena ponsel yang bersangkutan sedang tidak aktif (centang satu).

Sementara itu, Kepala Dinas PUPR PRKP Tuban, Agung Supriyadi sebelumnya telah memberikan startmen dalam pemberitaan ditakedown, bahwa untuk temuan BPK sudah ditindaklanjuti sesuai arahan dan petunjuk BPK, sehingga di LHP BPK Kabupaten Tuban sudah sesuai.

Berkaitan ihwal diatas, beberapa kalangan menilai bahwa temuan BPK ini dapat dijadikan indikator layak atau tidaknya sebuah rekanan dalam menerima paket pekerjaan dari dinas tertentu yang bersumber dari APBD.

Disisi lain, temuan BPK juga dapat diartikan tidak standard nya hasil dari sebuah pekerjaan, dan tentunya ini akan berdampak pada kualitas pekerjaan itu sendiri (merugikan negara dan masyarakat).

Publik kembali bertanya, apakah terdapat konspirasi terselubung antara dinas dan rekanan sehingga mereka tetap lolos mendapat pekerjaan meski dikategorikan tak standar.? Dan mengapa mereka masih saja akan difungsikan dalam proyek-proyek Dinas pada tahun 2025 ini.? (TIM/RED)