Bojonegoro Alokasikan Rp 806 Miliar dari APBD untuk Infrastruktur Desa Melalui BKKD

GLOBALJATIM
BOJONEGORO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro mengalokasikan anggaran sebesar Rp 806 miliar dari APBD tahun 2025 untuk pembangunan infrastruktur yang tersebar di 320 desa. Dana tersebut disalurkan melalui mekanisme Bantuan Keuangan Kepada Desa (BKKD) yang bersifat khusus di bidang kebinamargaan, meliputi pembangunan dan perbaikan jalan, jembatan, serta sarana dan prasarana penunjang.

Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, menyampaikan bahwa alokasi ini ditetapkan di tengah adanya pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat. Berdasarkan informasi dari Direktur Dana Transfer Kementerian Keuangan, Adriyanto, terdapat dua skema pengurangan: daerah penerima dana transfer kecil berkurang 25%, sementara daerah dengan penerimaan besar berkurang hingga 30%.

“Artinya, kita harus tepat dalam pengelolaan keuangan,” tegas Nurul Azizah saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Pelaksanaan BKKD Tahun 2025 di Ruang Angling Dharma, Jumat (19/9/2025).

Dia mengungkapkan, Bupati Bojonegoro, Setyo Wahono, secara khusus mendorong agar seluruh anggaran Rp 806 miliar tersebut diprioritaskan untuk pembangunan di desa melalui skema BKKD. Selain itu, untuk menjamin keberlanjutan pembangunan, Pemkab telah menyiapkan dana abadi pendidikan sebesar Rp 500 miliar yang akan dianggarkan dalam APBD 2026.

Meski menghadapi tantangan pengurangan dana transfer, Pemkab Bojonegoro berkomitmen untuk mengatur skema prioritas pembangunan yang berdampak langsung pada masyarakat. Fokusnya adalah pada pengurangan angka kemiskinan, peningkatan ekonomi, pembangunan infrastruktur yang menyentuh kebutuhan luas, serta membuka lapangan kerja bagi tenaga lokal.

Menindaklanjuti hal tersebut, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang (PU Bima PR) Kabupaten Bojonegoro, Chusaifi Ivan, menjelaskan bahwa Bimtek diselenggarakan selama dua hari, Jumat (19/9) dan Senin (22/9/2025). Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan dari 320 desa penerima BKKD, dengan dua sesi pelatihan setiap harinya.

Ia menekankan pentingnya percepatan perencanaan teknis oleh setiap desa. “Segera lakukan perencanaan teknis, kami siap mendampingi. Karena penyaluran BKKD di 2025 tinggal tiga bulan lagi,” tandas Chusaifi.

Dengan langkah ini, Pemkab Bojonegoro berharap pembangunan infrastruktur di desa dapat berjalan tepat sasaran, tepat waktu, dan memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.(Red)