Bangun Kemitraan Pendidikan, Dua Kepala SMP di Lamongan Rangkul Jurnalis Tanpa Memandang Organisasi

GLOBALJATIM

LAMONGAN – Sekat-sekat eksklusivitas dalam keterbukaan informasi publik di lingkungan pendidikan Kabupaten Lamongan perlahan mulai mencair. Di tengah masih adanya pandangan yang membedakan media berdasarkan afiliasi organisasi profesi, jurnalis nonorganisasi pun tak jarang dilabeli secara peyoratif sebagai “wartawan bodrex”. Berangkat dari realitas tersebut, dua kepala sekolah negeri di Lamongan memilih menunjukkan sikap berbeda dengan merangkul seluruh insan pers tanpa memandang latar belakang organisasi, selama menjalankan tugas jurnalistik secara profesional.

Dua tokoh pendidikan tersebut adalah Kepala SMP Negeri 1 Turi, Harto, serta Kepala SMP Negeri 2 Lamongan, Sujarno. Selain memimpin sekolah, keduanya juga aktif sebagai Ketua Cabang dan Wakil Ketua Cabang Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) Kabupaten Lamongan. Melalui agenda Ngopi Bareng bersama Jurnalis Lamongan Pinggiran (JLP) di Cafe D’Kota Lamongan, Selasa (28/7/2026), keduanya membangun ruang dialog yang terbuka dan setara antara dunia pendidikan dengan insan pers.

Pertemuan tersebut tidak sekadar menjadi ajang silaturahmi, melainkan menjadi forum untuk memperkuat kemitraan antara sekolah dan media sebagai mitra strategis dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Pesan yang dibangun pun jelas, bahwa kualitas seorang jurnalis tidak ditentukan oleh organisasi yang menaunginya, melainkan oleh integritas, profesionalisme, dan kepatuhan terhadap Kode Etik Jurnalistik.

Kesetaraan Akses dan Profesionalisme

Kepala SMP Negeri 2 Lamongan, Sujarno, menegaskan bahwa sekolah sebagai institusi publik memiliki kewajiban memberikan akses informasi secara setara kepada seluruh media tanpa membedakan afiliasi organisasi.

“Kami meyakini semua media memiliki fungsi yang sama sebagai mitra pendidikan. Kami tidak ingin membedakan media berdasarkan organisasi atau komunitasnya. Selama menjalankan tugas jurnalistik secara profesional, semuanya layak mendapat ruang untuk bersinergi,” ujar Sujarno.

Menurutnya, keterbukaan informasi merupakan bagian dari komitmen membangun tata kelola pendidikan yang transparan sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sekolah.

“Kami berharap teman-teman media ikut menjaga iklim yang kondusif di Lamongan melalui pemberitaan yang terverifikasi, akurat, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan secara etik,” tambahnya.

Meruntuhkan Sekat, Membangun Generasi

Pandangan senada disampaikan Kepala SMP Negeri 1 Turi, Harto. Ia menilai kemajuan pendidikan tidak mungkin diwujudkan hanya oleh sekolah, tetapi membutuhkan kolaborasi seluruh elemen masyarakat, termasuk media sebagai jembatan komunikasi sekaligus mitra dalam membangun kontrol sosial yang konstruktif.

“Media adalah jembatan antara sekolah dan masyarakat. Karena itu, kami ingin membangun komunikasi yang baik dengan semua media tanpa membeda-bedakan. Tidak boleh ada sekat yang membuat sebagian media merasa tidak diperhatikan. Yang kami harapkan adalah lahirnya kolaborasi yang sehat demi kemajuan pendidikan dan masa depan anak-anak Lamongan,” tutur Harto.

Bagi Harto, keterbukaan kepada seluruh media bukan sekadar membangun hubungan baik dengan insan pers, melainkan juga bentuk penghormatan terhadap prinsip kesetaraan akses informasi yang menjadi hak setiap jurnalis dalam menjalankan tugasnya.

Kualitas Dinilai dari Produk Jurnalistik

Langkah kedua kepala sekolah tersebut mendapat apresiasi dari kalangan jurnalis independen. Perwakilan Jurnalis Lamongan Pinggiran (JLP) sekaligus jurnalis NasionalNews, Solichan, menilai forum tersebut menjadi contoh bahwa hubungan antara institusi publik dan media seharusnya dibangun atas dasar profesionalisme, bukan karena kedekatan dengan organisasi tertentu.

“Bagi kami, ini bukan sekadar undangan gathering, tetapi bentuk penghargaan bahwa setiap media memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi mitra pembangunan. Semoga sinergi ini terus terjalin demi kemajuan pendidikan dan lahirnya generasi Lamongan yang unggul serta berkarakter,” ujarnya.

Ia menegaskan, integritas seorang jurnalis tidak diukur dari kartu keanggotaan organisasi profesi yang dimiliki, melainkan dari kepatuhan terhadap Kode Etik Jurnalistik, profesionalisme dalam bekerja, serta kualitas karya jurnalistik yang dihasilkan.

“Kami akan terus berkarya. Kualitas seorang jurnalis bukan diukur dari organisasi tempatnya bernaung, tetapi dari integritas, profesionalisme, dan produk jurnalistik yang dihasilkannya,” tegas Solichan.

Pertemuan tersebut menjadi penegas bahwa kemitraan antara dunia pendidikan dan media akan tumbuh lebih kuat ketika dibangun di atas prinsip kesetaraan, profesionalisme, dan keterbukaan, tanpa membedakan media berdasarkan afiliasi organisasi. Di tengah masih adanya stigma yang melekat terhadap sebagian jurnalis nonorganisasi, langkah yang ditunjukkan kedua kepala sekolah itu menghadirkan pesan sederhana namun bermakna: akses informasi publik semestinya terbuka bagi seluruh insan pers yang bekerja secara profesional, karena yang layak dinilai bukan organisasi tempat bernaung, melainkan integritas dan kualitas karya jurnalistiknya. (JN)