Ribuan Lowongan Dibuka, Warga Tetap Merantau: Mengapa Pekerjaan di Bojonegoro Tak Menjadi Pilihan?

GLOBALJATIM
BOJONEGORO – Pemkab Bojonegoro melalui Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) gencar mengkampanyekan ribuan lowongan pekerjaan melalui berbagai kanal, termasuk media sosial.

Namun, di tengah derasnya promosi tersebut, muncul ironi: lowongan tersedia, tetapi minat masyarakat tetap rendah. Sementara itu, warga Bojonegoro masih banyak yang memilih bekerja di luar daerah, merantau ke luar provinsi, bahkan menjadi pekerja migran.

Kondisi ini semestinya menjadi alarm bagi pemerintah daerah. Sebab, keberhasilan kebijakan ketenagakerjaan tidak cukup diukur dari seberapa banyak lowongan yang diumumkan atau seberapa gencar informasi disebarluaskan.

Jika masyarakat tetap memilih pergi, pemerintah perlu berani mengoreksi kebijakannya sendiri. Jangan sampai persoalan dibebankan kepada pencari kerja dengan dalih kurangnya minat, sementara pemerintah tidak cukup serius mengevaluasi kualitas pekerjaan yang tersedia.

Pertanyaan mendasarnya sederhana: apakah pekerjaan di Bojonegoro memang cukup menarik dari sisi upah, kepastian kerja, lingkungan kerja, kompetensi, dan masa depan karier?

Pengamat kebijakan publik yang akrab disapa Mas BeGe mengatakan, pilihan masyarakat untuk bekerja di luar daerah seharusnya menjadi bahan evaluasi serius pemerintah. Selasa, (29/9/2026).

“Kalau masyarakat tetap memilih keluar daerah, tentu harus ada evaluasi. Pemerintah jangan hanya bertanya mengapa masyarakat pergi, tetapi juga harus melihat apakah lapangan kerja yang tersedia di daerah sudah cukup menarik bagi mereka,” katanya.

Pemerintah, kata dia, tidak cukup hanya menjadi papan pengumuman lowongan kerja. Lebih dari itu, pemerintah harus memastikan ekosistem ketenagakerjaan di daerah mampu membuat masyarakat melihat Bojonegoro sebagai tempat yang layak untuk membangun masa depan.

Sebab, jika setiap tahun pemerintah terus mengumumkan ribuan lowongan, tetapi masyarakat tetap berbondong-bondong mencari pekerjaan ke luar daerah, maka ada sesuatu yang patut dipertanyakan dari kebijakan tersebut.

Jangan hanya menghitung jumlah lowongan. Hitung pula berapa yang benar-benar terserap, berapa yang bertahan, dan mengapa sisanya memilih pergi.

Pada akhirnya, persoalannya bukan sekadar “mengapa lowongan sepi peminat?” Pemerintah justru harus menjawab pertanyaan yang lebih tidak nyaman: “mengapa masyarakat Bojonegoro belum menjadikan pekerjaan di daerah sendiri sebagai pilihan utama?”

Jawaban atas pertanyaan itu semestinya menjadi bahan evaluasi kebijakan, bukan sekadar tambahan materi kampanye di media sosial. (RED)