Pemkab Lamongan Sukses Turunkan Tunda Bayar 50% dan Lunasi Pinjaman Daerah di 2024

GLOBALJATIM
LAMONGAN  –  Pemerintah Kabupaten Lamongan melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) berhasil mencatatkan pencapaian signifikan dengan penurunan nilai tunda bayar hingga 50% pada 2024.

Kepala BPKAD Lamongan, Muhammad Satuwi Heruwidi, mengungkapkan bahwa pada akhir tahun 2023, tunda bayar tercatat sebesar Rp 159 miliar. Namun, berkat upaya efisiensi dan kolaborasi antarlembaga, tunda bayar berhasil ditekan menjadi Rp 79 miliar pada akhir 2024.

“Penurunan ini tidak lepas dari sinergi yang baik antara seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lamongan,” ujar Heruwidi.

“Kami fokus pada efisiensi yang disadari oleh masing-masing OPD dan pihak terkait, dan alhamdulillah hasilnya sangat nyata,” tegasnya.

Selain itu, jumlah OPD yang mengalami tunda bayar juga menurun drastis. Dari 12 OPD pada tahun 2023, hanya tiga OPD yang tercatat mengalami tunda bayar pada 2024.

Heruwidi menambahkan, Pemkab Lamongan juga mencatatkan peningkatan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) yang cukup signifikan, dari Rp 400 juta pada 2023 menjadi Rp 25 miliar pada 2024. Sementara itu, pinjaman daerah yang masih menjadi tanggungan pada tahun 2023 telah berhasil dilunasi sepenuhnya pada 2024.

“Dengan pelunasan pinjaman daerah, beban fiskal kita berkurang drastis. Ini merupakan pencapaian besar bagi Pemkab Lamongan,” terang Heruwidi.

Ia menjelaskan bahwa tunda bayar sebesar Rp 79 miliar pada 2024 hanya mencakup proyek kontraktual. Pembayaran akan dilakukan setelah proses review selesai pada tahun 2025, sesuai dengan regulasi yang berlaku.

“Perlu ditekankan bahwa tunda bayar ini tidak mencakup Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa (BKKPD), yang nilainya tidak ada dalam APBD 2024,” tambahnya.

Dalam kesempatan itu, Heruwidi juga menyampaikan bahwa pemerintah pusat menyarankan penundaan pengadaan barang dan jasa pada awal tahun, sambil menunggu kebijakan lebih lanjut, untuk menjaga stabilitas fiskal.

BPKAD Lamongan optimis, dengan dukungan dan kerjasama semua pihak, pengelolaan keuangan daerah akan terus mengalami perbaikan di masa mendatang. “Semoga pada 2025, kita bisa lebih baik lagi,” tutup Heruwidi. (Jn).