Pandangan Umum Fraksi DPRD Lamongan Dorong P-APBD 2025 Lebih Responsif dan Pro Rakyat

GLOBALJATIM
LAMONGAN – Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lamongan, Rabu (9/7/2025), menjadi momentum strategis bagi fraksi-fraksi partai politik untuk menyampaikan Pandangan Umum (PU) terhadap Nota Keuangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) 2025.

Enam Fraksi DPRD Lamongan kompak mendorong agar kebijakan anggaran yang disusun Pemkab Lamongan benar-benar berpihak pada rakyat dan menjawab tantangan pembangunan secara aktual.

Fraksi Gerindra, P-APBD Momentum Menata Ulang Prioritas Pembangunan

Ketua Fraksi Partai Gerindra, H Srinoto, menegaskan pentingnya strategi fiskal yang matang dan adaptif. Ia menilai bahwa penyusunan perubahan anggaran bukan sekadar rutinitas tahunan, melainkan momentum strategis untuk menata ulang prioritas pembangunan.

“Perubahan anggaran ini harus mampu mengakomodasi kebutuhan mendesak, seperti pengentasan kemiskinan, pelayanan pendidikan dan kesehatan, serta pengurangan kesenjangan infrastruktur,” ujar Srinoto.

Fraksi Gerindra juga menyoroti kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 1,54 persen atau sekitar Rp10,29 miliar. Namun, mereka mengingatkan masih tingginya ketergantungan Lamongan terhadap dana transfer pusat.

“Ketika transfer pusat turun, seperti tahun ini sebesar 1,79 persen, ketahanan fiskal daerah menjadi rentan. Sudah saatnya eksplorasi sumber-sumber pendapatan baru digalakkan secara cermat dan sesuai regulasi,” ucapnya.

Gerindra mendorong optimalisasi sumber Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan peningkatan kontribusi BUMD. Mereka juga menekankan pentingnya efisiensi belanja yang naik menjadi Rp3,317 triliun.

“Program harus tepat waktu dan memberi dampak langsung. Realisasi anggaran yang belum tembus 50 persen di semester pertama tahun ini patut dievaluasi,” ujarnya.

Fraksi PKB, Perubahan APBD Harus Jawab Kebutuhan Riil Masyarakat

Juru Bicara Fraksi PKB, Mujtabah, menyebut perubahan APBD merupakan ruang koreksi arah kebijakan agar lebih tepat sasaran. Meski pendapatan daerah mengalami penurunan menjadi Rp3,288 triliun, PKB menekankan pentingnya strategi optimalisasi PAD.

“Potensi pajak daerah dan retribusi belum tergarap maksimal. Harus segera ada langkah konkret,” ujar Tabah.

Pada sisi belanja, Fraksi PKB berharap anggaran sebesar Rp3,317 triliun diserap optimal. Mereka memberikan perhatian khusus pada lima sektor utama:

1. Pendidikan – Perlu pengawasan ketat dalam pembangunan sarana dan prestasi siswa. Dukungan terhadap atlet Lamongan menuju Porprov 2025 juga diapresiasi.

2. Kesehatan – Fraksi mendesak peningkatan layanan Puskesmas dan operasionalisasi RSUD Ki Ageng Brondong.

3. Koperasi – Dorongan percepatan realisasi Koperasi Merah Putih dinilai strategis dalam membangun ekonomi kerakyatan.

4. Infrastruktur – PKB menyoroti pentingnya kualitas jalan poros desa agar tidak mudah rusak dan menghambat distribusi pangan.

5. Pembiayaan – Realisasi pembiayaan sebesar Rp88,549 miliar untuk menutup defisit harus dilakukan secara efisien dan transparan.

“APBD perubahan ini harus benar-benar berpihak pada rakyat dan mendorong pemerataan pembangunan,” katanya.

Fraksi Golkar, Belanja Modal Naik, Pemerataan Infrastruktur Jadi Sorotan

Fraksi Partai Golkar, melalui Juru Bicara fraksinya Mudzakir, mengapresiasi sikap hati-hati Pemkab Lamongan dalam menyusun target pendapatan sebesar Rp3,228 triliun, meski mengalami penurunan.

“Kehati-hatian ini penting, tetapi jangan sampai menurunkan kualitas layanan publik,” ujar Mudzakir.

Golkar mendorong reformasi pemungutan PAD melalui digitalisasi dan integrasi data lintas OPD. Di sisi belanja, mereka mencermati lonjakan Belanja Modal sebesar Rp143,46 miliar atau naik 54,02 persen.

“Peningkatan ini harus dimanfaatkan untuk mempercepat pemerataan infrastruktur dan peningkatan kualitas layanan dasar,” katanya.

Fraksi Golkar juga menyoroti beberapa sektor penting

1. Infrastruktur: Pembangunan harus merata dan berkualitas, tidak hanya sekadar masif.

2. Pendidikan dan Olahraga: Peningkatan kualitas guru dan pembinaan atlet harus berkelanjutan.

3. Kesehatan: Ditekankan pentingnya kompetensi tenaga medis dan kelanjutan pelatihan rutin.

4. Lingkungan Hidup: Isu pengelolaan sampah juga masuk dalam catatan penting fraksi.

“P-APBD ini harus disusun berdasarkan fakta, diselaraskan dengan dokumen perencanaan jangka menengah, dan berkelanjutan,” tutur Mudzakir.

Selain Fraksi Gerindra, Golkar dan PKB, Partai Demokrat, PAN, NasDem Ummat Keadilan Sejahtera juga menyampaikan pandangan atas P-APBD 2025. Berbeda dengan Fraksi PDI Perjuangan DPRD Lamongan lebih memilih walk out karena PU Fraksi tidak dibacakan hanya disampaikan saja. (Jn)