Geliat Koperasi Merah Putih di Lamongan: Fokus ke Pasar Grosir Agar Tak Saingi Warung Warga

GLOBALJATIM
LAMONGAN – Semangat membangun ekonomi desa melalui koperasi terus menguat di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) kini berkembang pesat dan menjadi salah satu strategi pemerintah daerah dalam memperkuat ekosistem ekonomi berbasis masyarakat.

Hingga saat ini, sebanyak 474 KDKMP telah terbentuk di seluruh desa dan kelurahan di Lamongan. Dari jumlah tersebut, 95 koperasi sudah mulai menjalankan rintisan usaha, menandai langkah awal penguatan ekonomi kerakyatan yang lebih terorganisasi dan berkelanjutan.

Kepala Dinas Koperasi dan Perdagangan (Diskoperindag) Kabupaten Lamongan Anang Taufik menjelaskan bahwa pembentukan koperasi ini tidak hanya sekadar administratif, tetapi juga dibarengi dengan upaya penguatan legalitas usaha dan pendampingan kelembagaan.

“Seluruh 474 KDKMP di Lamongan sudah memiliki akta notaris dan pengesahan badan hukum koperasi, sedangkan yang sudah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) sebanyak 389 koperasi,” ujar Anang, Selasa (10/3/2026).

Menurut Anang, Diskoperindag Lamongan berperan aktif dalam proses pembentukan dan penguatan koperasi tersebut. Salah satu langkah yang dilakukan adalah memberikan penyuluhan dan sosialisasi kepada calon pengurus koperasi melalui Musyawarah Desa (Musdes). Selain itu, proses pendampingan juga melibatkan dukungan dari pemerintah pusat.

“Pendampingan dilakukan secara berjenjang, mulai dari desa hingga kementerian, agar koperasi benar-benar siap menjalankan usaha secara profesional,” jelasnya.

Dari sisi pembiayaan legalitas koperasi, pemerintah provinsi dan kabupaten turut berbagi peran.

• 182 KDKMP difasilitasi oleh Dinas Koperasi Provinsi Jawa Timur, terutama dalam pembuatan akta dan pengesahan badan hukum.

• 292 KDKMP difasilitasi oleh Diskoperindag Kabupaten Lamongan.

Kolaborasi ini mempercepat proses legalisasi koperasi sehingga masyarakat desa dapat segera memanfaatkan koperasi sebagai sarana kegiatan ekonomi.

KDKMP juga diarahkan untuk tidak sekadar menjadi badan usaha baru, tetapi menjadi penggerak ekonomi lokal yang bersinergi dengan pelaku UMKM di desa.
Sejumlah koperasi mulai membangun kemitraan bisnis dengan berbagai pihak, antara lain:

• Toserba Sunan Drajat
• Dapur MBG atau SPPG
• Perum Bulog melalui mekanisme kerja sama business to business (B to B).

Melalui pola kemitraan tersebut, koperasi diharapkan dapat menjadi jalur distribusi produk lokal, sekaligus membuka akses pasar yang lebih luas bagi pelaku usaha kecil di desa.

Pemerintah Kabupaten Lamongan juga menegaskan bahwa koperasi desa tidak boleh menjadi pesaing usaha masyarakat kecil. Sebaliknya, koperasi diarahkan menjadi pusat distribusi yang memperkuat rantai pasok ekonomi desa.

“Diskoperindag memberikan saran agar koperasi menjalankan kegiatan jual beli dalam skala grosir, sehingga tidak bersaing langsung dengan warung atau usaha kecil milik warga,” terang Anang.

Pendekatan ini dinilai penting agar keberadaan koperasi benar-benar memberikan nilai tambah bagi ekonomi desa.

Dengan jumlah koperasi yang terus bertambah, pemerintah daerah juga menyiapkan target operasional yang realistis.

Pemkab Lamongan menargetkan 100 KDKMP sudah beroperasi secara aktif pada Agustus mendatang, mengikuti arahan dari PT Agrinas Nusantara sebagai mitra penguatan jaringan usaha koperasi.

Langkah ini diharapkan menjadi momentum awal agar koperasi desa dapat beroperasi secara produktif dan berkelanjutan.

Pengawasan Sesuai Regulasi

Untuk memastikan pengelolaan koperasi berjalan transparan dan akuntabel, Diskoperindag Lamongan menerapkan mekanisme pengawasan sesuai regulasi nasional.

Pengawasan dilakukan berdasarkan Permenkop dan UKM RI Nomor 9 Tahun 2020 Pasal 7 Ayat 1, yang memungkinkan monitoring dilakukan secara rutin maupun sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Langkah ini penting agar koperasi benar-benar dikelola secara profesional dan memberi manfaat bagi anggota serta masyarakat desa.

Pembangunan Fisik Masih Berproses

Sementara itu, dari sisi pembangunan fasilitas koperasi, Kodim 0812 Lamongan juga ikut memantau perkembangan di lapangan.

Pasiter Kodim 0812 Lamongan Kapten Infanteri Bambang menyampaikan bahwa dari 474 KDKMP yang telah terbentuk, saat ini:

• 297 koperasi sudah dalam tahap progres pembangunan,
• 87 koperasi telah selesai 100 persen.
Namun demikian, beberapa koperasi masih menghadapi kendala pembangunan.

“Kendala utama antara lain ukuran lahan yang belum memenuhi syarat, lahan Perhutani, serta kebutuhan pematangan lahan sebelum pembangunan,” ujar Bambang. (JN)