Petani dan Pemasok SPPG Bangkalan Minta Program MBG Tetap Berlanjut

GLOBALJATIIM
BANGKALAN – Sejumlah warga yang tergabung dalam Komunitas Relawan Petani dan Supplier Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kabupaten Bangkalan menyampaikan aspirasi kepada Pemerintah Kabupaten Bangkalan agar Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap dilanjutkan. Aspirasi itu disampaikan di Kantor Pemerintah Kabupaten Bangkalan, Kamis, (25/6/2026).

Massa menilai keberadaan SPPG selama ini tidak hanya menjadi bagian dari pelaksanaan program pemenuhan gizi, tetapi juga memberi dampak ekonomi bagi petani, peternak, dan pelaku usaha lokal. Menurut mereka, sebagian besar kebutuhan bahan pangan SPPG dipasok langsung dari hasil produksi masyarakat Bangkalan.

Ketua Satgas MBG, Bambang Mustika, mengatakan program tersebut perlu dipertahankan dengan disertai pembenahan agar pelaksanaannya semakin baik.

“Keberadaan MBG di Bangkalan harus dilanjutkan,” ujar Bambang di hadapan peserta aksi.

Dalam penyampaian aspirasinya, para demonstran juga meminta dukungan Bupati Bangkalan, Lukman Hakim, agar tetap memperjuangkan keberlanjutan program MBG, khususnya di Kabupaten Bangkalan.

Mereka berpendapat, apabila operasional SPPG dihentikan, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pekerja yang berpotensi kehilangan mata pencaharian, tetapi juga petani dan peternak yang selama ini menjadi pemasok bahan baku. Distribusi hasil panen dinilai akan terhenti sehingga berpotensi menekan pendapatan masyarakat di sektor pertanian.

Selain itu, massa menilai penghentian program MBG dapat mengurangi akses anak-anak terhadap asupan makanan bergizi yang selama ini disediakan melalui program tersebut.

Sebagai bentuk dukungan, Bambang Mustika turut menandatangani nota kesepakatan bersama Komunitas Relawan Petani dan Supplier SPPG Bangkalan. Dokumen itu akan disampaikan kepada Badan Gizi Nasional sebagai tindak lanjut atas aspirasi masyarakat.

Pada kesempatan yang sama, Bambang menyampaikan permohonan maaf karena Bupati Bangkalan belum dapat menemui massa. Aspirasi akhirnya diterima dan difasilitasi oleh Ketua Satgas MBG sesuai dengan kewenangannya.

Hingga aksi berakhir, penyampaian aspirasi berlangsung tertib. Massa berharap pemerintah pusat maupun pemerintah daerah mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan apabila program MBG dihentikan, sekaligus melakukan evaluasi untuk memperbaiki tata kelola pelaksanaannya. (HP)