Forum Musrenbang Bojonegoro Diuji: Antara Skala Prioritas dan Bayang-bayang Kepentingan Elite

GLOBALJATIM
BOJONEGORO – Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk penyusunan RKPD 2027 di Bojonegoro kembali digelar dengan klaim partisipatif. Namun, forum ini lagi-lagi dibayangi kritik soal kuatnya pengaruh kepentingan elite dalam menentukan arah pembangunan.

Bupati Bojonegoro, Setyo Wahono, menegaskan bahwa Musrenbang menjadi instrumen penting dalam menyusun kebijakan pembangunan yang lebih terarah dan berdampak langsung bagi masyarakat.

“Dengan keterbatasan anggaran yang ada, kita harus benar-benar selektif menentukan prioritas. Fokus kita tetap pada sektor strategis seperti pertanian, kesehatan, dan pengelolaan sumber daya air,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya partisipasi seluruh elemen dalam memberikan usulan yang konstruktif agar pembangunan lebih efektif dan tepat sasaran.

Namun kritik datang dari Ketua LSM Angling Dharma, M. Nasir. Ia menyoroti dominasi usulan pokok pikiran DPRD yang dinilai lebih besar dibandingkan usulan dari desa.

“Kalau kita lihat datanya, usulan dari DPRD lebih mendominasi. Ini patut dipertanyakan, apakah benar Musrenbang ini murni menyerap aspirasi masyarakat atau justru lebih banyak mengakomodasi kepentingan politik,” tegas Nasir. Sabtu, (28/3/2026).

Menurut dia, ketimpangan tersebut berpotensi menggeser arah pembangunan dari kebutuhan riil masyarakat ke kepentingan kelompok tertentu. Ia juga mendesak transparansi dalam penentuan prioritas, termasuk membuka usulan yang diterima maupun ditolak beserta alasannya.

Kritik ini menegaskan persoalan klasik Musrenbang: antara forum partisipatif di atas kertas dan praktik perencanaan yang kerap elitis. Tanpa transparansi dan keseimbangan usulan, Musrenbang berisiko menjadi sekadar formalitas tahunan. (RED).