Skandal Armada Haji di Bojonegoro: Anggaran Ratusan Juta, Keamanan dan Kenyamanan Jamaah Diabaikan

GLOBALJATIM
BOJONEGORO  –  Dugaan pelanggaran terhadap Standar Mutu Keselamatan (SMK) mencuat dalam pengadaan bus pengangkut calon jemaah haji asal Kabupaten Bojonegoro tahun 2025. Sejumlah armada yang digunakan dinilai tidak layak jalan karena berusia tua dan tidak memenuhi spesifikasi keselamatan sebagaimana ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan.

Dari hasil penelusuran di lapangan pada Selasa (20/5/2025), diketahui bahwa armada bus tersebut didatangkan dari luar Bojonegoro, dengan tahun produksi berkisar antara 2007 hingga 2018. Hal ini memicu kekhawatiran publik mengingat pentingnya faktor kenyamanan dan keamanan bagi para calon jemaah haji, yang sebagian besar berusia lanjut.

Ironisnya, pengadaan armada ini menggunakan anggaran ratusan juta rupiah dari APBD melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Bojonegoro. Namun hingga berita ini diturunkan, pihak Kesra belum memberikan tanggapan saat dimintai klarifikasi oleh media.

Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Bojonegoro, Amanulloh, saat dikonfirmasi menyatakan bahwa urusan transportasi bukan menjadi tanggung jawab pihaknya.

“Maaf, terkait transportasi Kemenag tidak menangani, yang menangani Pemda. Terima kasih,” ujar Amanulloh singkat (20/5/2025).

Sementara itu, seorang pengusaha travel lokal yang enggan disebutkan namanya menegaskan bahwa armada transportasi jemaah haji semestinya memenuhi standar pariwisata. Ia mencontohkan beberapa fasilitas yang seharusnya tersedia: AC merata, CCTV di beberapa titik strategis, GPS tracker, serta pintu darurat lengkap dengan alat pemecah kaca.

“Jangan sampai armada ini menjadi ancaman keselamatan hanya karena alasan efisiensi anggaran atau ketidaktelitian pihak pengelola,” tegasnya.

Minimnya transparansi dan lemahnya pengawasan dalam pengadaan armada haji ini berpotensi mencoreng citra pelayanan publik di Bojonegoro. Publik kini menanti sikap tegas dari pemerintah daerah untuk segera mengevaluasi kebijakan yang dinilai membahayakan keselamatan warganya yang akan menunaikan ibadah haji. (Red)