GMBI Soroti Dugaan Mark-Up Internet Desa di Tuban, Anggaran Capai Rp 30 Juta per Tahun

GLOBALJATIM
TUBAN  –  Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) Wilayah Teritorial Jawa Timur menyoroti dugaan penyimpangan dalam pengelolaan anggaran internet desa di Kabupaten Tuban. Dugaan ini mencuat setelah terungkap bahwa setiap desa menganggarkan hingga Rp30 juta per tahun untuk layanan internet merek Iconnet, atau sekitar Rp2,5 juta per bulan.

Ketua GMBI Jatim, Sugeng Sp., mempertanyakan transparansi dan akuntabilitas Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dinsos P3A dan PMD) Kabupaten Tuban, yang dianggap bertanggung jawab atas program tersebut.

“Harga Rp2,5 juta per bulan sangat tidak masuk akal. Banyak penyedia layanan internet yang menawarkan paket serupa hanya dengan Rp400 ribu per bulan,” tegas Sugeng, Senin (1/9/2025).

Menurutnya, terdapat indikasi mark-up dalam proses pengadaan layanan internet desa, terutama karena desa tidak diberi opsi memilih penyedia yang lebih ekonomis. Sugeng juga menyebutkan bahwa pihaknya telah melakukan riset pasar dan mengantongi data perbandingan harga dari berbagai penyedia internet dengan kecepatan hingga 20 Mbps.

“Pertanyaan utamanya adalah: siapa yang menunjuk penyedia ini, dan seperti apa proses pengadaannya? Kami menduga ada penyimpangan prosedural,” ujar Sugeng.

GMBI mendesak agar Dinsos P3A dan PMD Kabupaten Tuban membuka data pengadaan secara transparan serta memberikan penjelasan publik terkait dasar penunjukan penyedia layanan internet. Mereka juga meminta aparat penegak hukum untuk turun tangan mengusut dugaan potensi kerugian negara dalam program tersebut.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Dinsos P3A dan PMD Tuban belum memberikan tanggapan resmi. (Red)