Kesra dan Kemenag Bojonegoro Tutup Mulut, Proyek Ratusan Juta Pengadaan Armada Haji Dianggap Tak Akuntabel

GLOBALJATIM
BOJONEGORO  –  Proses pengadaan armada haji tahun 2025 di Kabupaten Bojonegoro tengah menjadi sorotan publik. Sejumlah media online mengungkap dugaan praktik tidak transparan dalam proyek yang menelan anggaran ratusan juta rupiah dari APBD melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Bojonegoro.

Ironisnya, hingga saat ini, baik perwakilan Bagian Kesra Setda Bojonegoro maupun Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Bojonegoro memilih bungkam dan tidak memberikan tanggapan terkait proses pengadaan tersebut. Sikap diam ini menambah kecurigaan publik terhadap integritas proses pengadaan yang seharusnya terbuka dan akuntabel.

Ketua Komisi C DPRD Bojonegoro, Ahmad Supriyanto, menegaskan pentingnya keterbukaan dalam setiap penggunaan anggaran negara.

“Ya harus transparan, biar semua masyarakat bisa saling mengawasi,” ungkapnya saat dihubungi awak media pada Jumat (16/5/2025).

Desakan untuk membuka proses tender ke publik kian menguat. Pasalnya, anggaran pengadaan armada haji bukanlah jumlah kecil dan berkaitan langsung dengan pelayanan masyarakat, khususnya calon jemaah haji. Ketiadaan respon dari pihak yang bertanggung jawab dinilai sebagai bentuk pengabaian terhadap prinsip akuntabilitas.

Dalam konteks yang lebih luas, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana haji. Selain itu, Kementerian Agama juga memastikan bahwa proses pengadaan layanan haji diawasi ketat oleh Inspektorat Jenderal dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), guna mencegah adanya penyimpangan.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada penjelasan resmi dari Bagian Kesra maupun Kemenag Bojonegoro. Publik berharap agar proses pengadaan armada haji tahun 2025 dapat dilakukan secara transparan dan akuntabel, sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. (Red)