Retak Sejak Dini, Rigid Beton BKKD Rp2,6 Miliar di Desa Klino Dipertanyakan

GLOBALJATIM
BOJONEGORO – Jalan rigid beton yang dibiayai Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) senilai sekitar Rp2,6 miliar di Desa Klino, Kecamatan Sekar, belum genap dinikmati warga, tetapi tanda-tanda kegagalan konstruksi sudah muncul di permukaan.

Temuan di lapangan menunjukkan ironi: proyek bernilai miliaran rupiah itu justru menyisakan kualitas yang dipertanyakan. Retakan memanjang membelah badan jalan yang baru dicor. Di sejumlah titik, tulangan besi tampak tidak tertanam sempurna—indikasi kuat pekerjaan dilakukan tanpa disiplin standar teknis.

Lebih jauh, permukaan beton terlihat kasar, tidak rata, dan menyisakan agregat yang tidak terikat sempurna. Bagi pekerjaan rigid beton, kondisi ini bukan sekadar cacat estetika, melainkan sinyal awal kerusakan struktural.

“Ini bukan soal baru selesai lalu retak kecil. Ini sudah menunjukkan pekerjaan yang sejak awal bermasalah,” kata seorang warga setempat. Ia menilai proyek tersebut jauh dari harapan masyarakat yang menginginkan jalan berkualitas dan tahan lama.

Sorotan tak berhenti pada mutu fisik. Ketidakseimbangan antara progres pekerjaan dengan besarnya anggaran yang telah terserap memunculkan dugaan lebih serius: apakah dana miliaran itu benar-benar digunakan sesuai peruntukan, atau justru menyisakan ruang penyimpangan.

Seorang pakar konstruksi jalan menilai saat di temui pewarta pada Jumat (27/3/2026) mengatakan, retakan dini pada rigid beton hampir pasti berkaitan dengan kegagalan teknis.

“Kalau beton cepat retak, biasanya ada masalah di mutu material, komposisi campuran, atau proses curing. Ditambah lagi kalau tulangan tidak terpasang sesuai standar, itu jelas menurunkan daya tahan jalan secara signifikan,” ujarnya.

Ia menegaskan, proyek dengan nilai sebesar itu seharusnya diawasi ketat, bukan justru menghasilkan pekerjaan yang tampak dikerjakan seadanya.

Sementara itu, ahli hukum dan kebijakan publik melihat persoalan ini tidak bisa berhenti pada evaluasi teknis semata.
“Ketika proyek yang dibiayai uang negara menunjukkan indikasi kualitas buruk sejak awal, maka itu patut diduga sebagai bentuk kelalaian serius, bahkan berpotensi mengarah pada penyimpangan. Aparat pengawas dan penegak hukum harus masuk,” tegasnya.

Namun hingga kini, pihak-pihak yang bertanggung jawab belum memberikan klarifikasi. Upaya pewarta untuk konfirmasi kepada Camat Sekar, Kepala Desa Klino, dan tim pelaksana kegiatan belum bisa, karena tidak mendapat Akses komunikasi.

Jalan yang seharusnya menjadi urat nadi aktivitas warga, kini berpotensi berubah menjadi monumen kegagalan atau lebih buruk, simbol pemborosan anggaran publik. (RED)