Program Miliaran di Luar PSD, DPRD Bojonegoro Enggan Bersuara

GLOBALJATIM
BOJONEGORO – Sejumlah program beranggaran besar di Kabupaten Bojonegoro tahun 2026 menuai sorotan. Di tengah publikasi Proyek Strategis Daerah (PSD), muncul dua program Gayatri dan Domba Sejahtera yang justru berada di luar daftar prioritas resmi, namun disebut menyedot anggaran signifikan.

Ketiadaan kedua program itu dalam dokumen PSD memantik pertanyaan publik. Mekanisme perencanaan, indikator keberhasilan, hingga sistem pengawasan dinilai belum transparan. Padahal, program dengan alokasi anggaran besar semestinya berada dalam kerangka prioritas yang terukur dan terbuka.

Sebelumnya, Kepala Bappeda Bojonegoro, Helmy Elisabeth, menyebut, absennya dua program itu bukan karena tidak prioritas, melainkan soal klasifikasi.

“Untuk PSD, yang disebut PSD itu adalah proyek-proyek infrastruktur untuk dilakukan pendampingan dari inspektorat dan APH,” jelasnya. Selasa (31/3/2026).

Sorotan kian tajam ketika fungsi pengawasan legislatif dipertanyakan. Ketua DPRD Bojonegoro, Abdulloh Umar, yang dikonfirmasi terkait urgensi kedua program serta posisi DPRD dalam mengawasi pelaksanaannya, tidak memberikan jawaban. Sikap diam ini menambah keraguan atas komitmen pengawasan terhadap penggunaan anggaran publik.

Pengamat kebijakan publik lokal menilai, memasukkan program berbiaya besar di luar PSD berpotensi melemahkan tata kelola pembangunan.
“Ini membuka ruang abu-abu dalam akuntabilitas. Program bisa berjalan tanpa tolok ukur yang jelas, sementara pengawasan menjadi kabur,” ujarnya. Kamis (2/4/2026).

Ia menegaskan, DPRD seharusnya tidak abai. Fungsi budgeting dan controlling yang melekat pada legislatif menjadi kunci untuk memastikan setiap rupiah anggaran berpihak pada kepentingan publik, bukan sekadar proyek populis tanpa arah.

Minimnya penjelasan dari DPRD mempertegas persoalan klasik: lemahnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan program daerah. Jika dibiarkan, kondisi ini berisiko menggerus kepercayaan publik sekaligus membuka celah pemborosan hingga penyimpangan anggaran.

Di tengah tuntutan efisiensi dan ketepatan sasaran pembangunan, keberadaan program di luar PSD tanpa pengawasan ketat bukan sekadar kelalaian administratif melainkan potensi masalah serius dalam tata kelola pemerintahan daerah. (RED)