Menagih Janji Kerakyatan: Politik Kita Realita atau Sekadar Panggung Seremonial?

Oleh: Mujiono

GLOBALJATIM
Di atas panggung kampanye dan lembaran retorika, politik selalu dibingkai sebagai alat perjuangan suci. Narasi yang didengungkan hampir selalu seragam: demi rakyat, demi keadilan, dan demi kesejahteraan bersama.

Namun, ketika tirai seremoni ditutup dan produk hukum dirumuskan, pertanyaan mendasar yang kian menusuk nurani publik kembali mengemuka: masih adakah politik yang benar-benar berpihak pada rakyat di negeri ini? Ataukah keberpihakan itu kini tak lebih dari etalase kosmetik untuk melanggengkan kekuasaan?

Secara hakiki, politik yang berpihak pada rakyat menempatkan kedaulatan, keadilan sosial, dan kesejahteraan masyarakat sebagai kompas utama. Kebijakan yang lahir dari politik sejati tidak akan mengorbankan ruang hidup warga demi syahwat investasi segelintir elite, tidak akan memangkas hak-hak buruh dan petani atas nama efisiensi, serta tidak akan merekayasa aturan main hukum demi mengamankan kepentingan kelompok tertentu.

Sayangnya, jurang antara idealisme dan realita politik hari ini kian menganga lebar. Rakyat kerap di posisikan sekadar sebagai komoditas elektoral lima tahunan diburu suaranya, disapa ramah saat butuh dukungan, lalu ditinggalkan begitu kursi jabatan berhasil diduduki.

Kebijakan publik yang dihasilkan belakangan ini justru makin mengaburkan makna “kedaulatan rakyat.” Dari regulasi yang ujug-ujug disahkan tanpa partisipasi publik yang bermakna, hingga kompromi-kompromi politik di balik pintu tertutup yang lebih menguntungkan pemilik modal ketimbang rakyat jelata.

Pencitraan dan seremoni telah menggantikan wujud nyata pelayanan. Bantuan sosial kerap diklaim sebagai bentuk kepedulian, padahal sejatinya itu adalah kewajiban negara yang kerap ditumpangi kepentingan politik praktis. Ketika harga bahan pokok melonjak, biaya pendidikan kian melangit, dan lapangan kerja semakin sulit diakses, publik diajak percaya bahwa negara sedang baik-baik saja melalui narasi-narasi manis di media.

Kondisi ini tidak boleh terus diamini sebagai kelaziman. Demokrasi yang sehat tidak diukur dari seberapa ramai pesta pemilu atau seberapa megah pidato para pejabat, melainkan dari seberapa tanggap negara hadir saat rakyatnya terimpit kemiskinan dan ketidakadilan. Selama keadilan hukum masih tebang pilih dan arah kebijakan ekonomi masih condong pada pembesaran kekuasaan oligarki, maka jargon “politik untuk rakyat” hanyalah satire yang menampar wajah demokrasi kita.

Rakyat hari ini tidak lagi membutuhkan baliho besar berpesan manis atau seremoni bagi-bagi hadiah di depan kamera. Yang ditagih adalah bukti otentik: keberanian memutus rantai nepotisme, ketegasan menindak korupsi tanpa pandang bulu, dan kemauan politik (political will) untuk menempatkan perut rakyat kecil di atas syahwat politik partisan.

Sudah saatnya para elite politik sadar bahwa kesabaran publik ada batasnya. Politik harus dikembalikan ke fitrah utamanya sebagai instrumen pengabdian, bukan arena transaksi kekuasaan. Tanpa keberanian untuk membongkar praktik politik seremonial ini, klaim keberpihakan pada rakyat akan terus menjadi kebohongan publik yang dipelihara dari waktu ke waktu.