Harapan Baru di Bojonegoro: Saatnya Kajari Membuka Tabir Proyek Program BKKD 2025

Oleh : Globaljatim

“Selamat datang Pak Kajari di Bumi ladang Minyak”

Pergantian pucuk pimpinan di Kejaksaan Negeri Bojonegoro selalu membawa harapan. Namun kali ini, publik menaruh ekspektasi lebih besar. Kedatangan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) yang baru dianggap sebagai momentum untuk memulihkan marwah penegakan hukum di daerah yang belakangan dipenuhi desas-desus penyimpangan anggaran, terutama dalam program Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) tahun 2025.

Program BKKD yang menelan anggaran sekitar Rp800 miliar itu kini menjadi sorotan tajam. Sejumlah kalangan masyarakat sipil mencium gelagat tak sedap: mulai dari dugaan kongkalikong dalam proses lelang hingga potensi mark-up dan pengondisian pemenang tender. Dugaan itu memang belum terbukti, namun aroma yang menyengat sudah cukup membuat publik gelisah bahwa siklus lama anggaran besar, pengawasan lemah, penyimpangan masif akan kembali terulang.

Di tengah kecurigaan itu, Kajari Bojonegoro yang baru diharapkan tidak sekadar duduk di kursi empuk institusi penegak hukum. Publik menuntut figur yang berani menabrak kepentingan kelompok, berjarak dari tekanan elite, dan konsisten menjaga supremasi hukum. Harapan ini bukan tanpa alasan: Bojonegoro selama bertahun-tahun menjadi panggung besar proyek-proyek strategis, tetapi sekaligus menjadi ladang subur bagi praktik abu-abu yang kerap luput dari jerat hukum.

Momentum ini harus dijawab dengan langkah konkret. Kajari baru tidak cukup hanya menyampaikan pidato normatif tentang komitmen, integritas, atau pengawasan. Publik menunggu tindakan: penyelidikan awal, pemetaan alur dugaan penyimpangan, hingga penindakan tegas bila ditemukan unsur perbuatan melawan hukum. Transparansi proses juga menjadi kunci agar kepercayaan publik yang makin menipis bisa dipulihkan.

Penegakan hukum tidak boleh berhenti pada tataran simbolik. Tidak boleh ada kekebalan bagi pihak mana pun yang menikmati keuntungan dari celah pengelolaan anggaran. Jika Kajari yang baru mampu membongkar mafia proyek BKKD jika memang itu terbukti nyata maka ia bukan hanya menjalankan tugasnya, tetapi juga menuliskan babak baru dalam sejarah penegakan hukum Bojonegoro.

Pada akhirnya, publik Bojonegoro tidak meminta hal muluk. Mereka hanya ingin hukum ditegakkan tanpa pandang bulu, anggaran publik dikelola secara jujur, dan aparat penegak hukum berdiri di barisan terdepan menjaga kepentingan rakyat. Kajari baru kini berada di persimpangan: menjadi aktor perubahan, atau sekadar meneruskan tradisi sunyi yang selama ini menutup mata terhadap penyimpangan.

“Sejarah akan mencatat pilihan mana yang ia ambil”.

Catatan: sebuah pandangan dari redaksi terakit program BKKD.