Pilkada Bojonegoro 2024: Indikator Kegagalan Kaderisasi Partai Politik

Penulis: Mujiono

GLOBALJATIM
Menjelang Pilkada Bojonegoro 2024, kita dihadapkan pada gambaran nyata dari kegagalan kaderisasi partai politik di Indonesia. Fenomena ini menonjol dengan munculnya kembali skenario yang mirip dengan Pilpres 2024, di mana partai politik lebih memilih publik figur ketimbang kader internal yang teruji.

Salah satu indikator utama kegagalan kaderisasi terlihat dari dinamika politik saat ini. Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang terdiri dari partai Gerindra, Golkar, Demokrat, PBB, PAN, serta dua partai non-parlemen, PSI dan Gelora, telah mengusung pasangan Setyo Wahono – Nurul Azizah yang merupakan bukan dari kader partai. Sementara itu 3 partai besar yaitu, PKB, Nasdem, dan PDI Perjuangan masih enggan memutuskan koalisi. Hal ini menunjukkan bahwa ketidakmampuan dari partai-partai di atas dalam memunculkan kader sebagai calon yang kompeten.

Wacana calon independen pasangan Nurul Azizah – Nafik Sahal pun berakhir sebagai angin lalu, menandakan ketidakseriusan dalam menghadirkan alternatif pilihan yang berkualitas. Ini adalah refleksi jelas dari ketidakberhasilan proses kaderisasi oleh partai politik.

Pragmatisme partai politik menjadi faktor penyebab utama. Dalam upaya mendulang suara, partai lebih memilih popularitas kandidat ketimbang kualitas dan kapasitas politik mereka. Fenomena ini menunjukkan bahwa partai politik lebih memilih cara instan untuk meraih suara ketimbang memperbaiki proses kaderisasi yang kompleks namun substansial.

Idealnya, calon pemimpin seharusnya lahir dari proses kaderisasi yang solid, yang mengedepankan latar belakang politik dan kemampuan legislasi yang baik. Namun, kenyataannya, kualitas kader yang mumpuni tampaknya menjadi mitos belaka, akibat kurangnya kepercayaan diri partai terhadap kualitas kader internalnya sendiri.

Kinerja partai politik yang tampak saat ini harus menjadi cerminan untuk perbaikan. Kaderisasi yang berkualitas sangat penting dalam membentuk pemimpin yang kompeten. Sudah saatnya partai politik memperbaiki proses rekrutmen dan kaderisasi mereka untuk memastikan bahwa pemimpin yang lahir dari proses tersebut memiliki integritas, kemampuan intelektual, dan rekam jejak yang teruji.

Masyarakat pun perlu lebih bijak dalam memilih pemimpin. Menyerahkan tanggung jawab besar seperti Bupati kepada individu yang kurang memahami persoalan bangsa dan politik adalah risiko besar yang dapat mempengaruhi masa depan daerah dan negara. Pilihan yang bijaksana harus didasarkan pada kualitas dan kompetensi, bukan sekadar popularitas.