Bojonegoro: Kaya Angka Miskin Kinerja, Angka Hebat Kinerja Payah

“Uang rakyat menumpuk, tapi pembangunan tersendat. Bojonegoro kaya di atas kertas, miskin dalam tindakan.”

Penulis: Redaksi globaljatim

Suasana rapat koordinasi (Rakor) di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Senin, 27 Oktober 2025, mendadak panas. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegur keras Kepala Bappeda Bojonegoro, Achmad Gunawan Ferdiansyah, di hadapan peserta rapat. (Sumber: https://nasional.kompas.com/read/2025/10/27). Teguran itu bukan basa-basi. Ini adalah tamparan keras bagi birokrasi yang terlalu sibuk menghitung angka, tapi lalai menjalankan program pembangunan.

Bojonegoro bukan daerah miskin. Realisasi pendapatan daerahnya mencapai 86,59 persen—angka yang mengesankan di atas kertas. Namun, di balik pencapaian itu tersembunyi ironi besar: realisasi belanja hanya 40,80 persen. Artinya, lebih dari separuh uang rakyat mengendap tanpa arah.

Bupati Bojonegoro, Setyo Wahono, sebenarnya telah memberi sinyal sejak awal Juli. Dalam unggahan di akun TikTok dan Instagram resminya, ia menegaskan komitmen mempercepat pembangunan dan mendorong seluruh kepala OPD serta camat bergerak cepat. Tapi seruan itu seperti menguap di udara. Mesin birokrasi berjalan lambat, dan rakyat tetap menunggu hasil yang tak kunjung datang.

Teguran Mendagri seharusnya menjadi momentum evaluasi serius. Anggaran besar tanpa realisasi adalah bukti kegagalan sistemik – baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan. Bojonegoro hanyalah satu contoh dari banyak daerah kaya sumber daya yang terjebak dalam pola lama: takut mengambil keputusan, terjebak prosedur, dan abai terhadap hasil.

OPD dan birokrasi mestinya menjadi motor penggerak, bukan rem pembangunan. Rendahnya serapan anggaran menunjukkan lemahnya perencanaan dan koordinasi lintas perangkat daerah. Sementara itu, bupati sebagai nahkoda pemerintahan tidak bisa sekadar memberi imbauan. Ia harus memastikan seluruh jajarannya bekerja, bukan bersembunyi di balik alasan administrasi.

Kini publik wajar bertanya: siapa sebenarnya yang tidak bekerja? OPD dan Pejabat Daerah yang gagal menyiapkan arah kebijakan pembangunan, atau bupati yang tak cukup tegas mengawasi bawahannya?

Dalam tata kelola pemerintahan yang sehat, kinerja diukur bukan dari tingginya pendapatan, melainkan dari kemampuan menyalurkannya menjadi manfaat konkret bagi rakyat. Dana besar yang tak terserap adalah bentuk pemborosan terselubung—karena setiap rupiah yang tidak dibelanjakan adalah hak publik yang tertunda.

Bojonegoro seharusnya menjadi contoh kemajuan daerah kaya migas, bukan simbol ketidakmampuan birokrasi. Bupati Setyo Wahono mesti menunjukkan kepemimpinan yang lebih tegas: memperbaiki sistem, mencopot pejabat lamban, dan memastikan uang rakyat benar-benar bekerja.

Tanpa keberanian politik dan disiplin kinerja, Bojonegoro akan terus menjadi daerah dengan laporan keuangan gemuk tapi hasil pembangunan kurus.

Kekayaan Bojonegoro tak seharusnya berhenti di angka-angka. Ia harus hadir dalam pelayanan dan kesejahteraan nyata. Sebab uang rakyat bukan untuk disimpan, tapi untuk bekerja bagi rakyat itu sendiri.

Catatan Redaksi:
Tulisan ini merupakan opini redaksi globaljatim.co.id, yang mencerminkan pandangan terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam pengelolaan anggaran daerah.