Molor di Hulu, Terancam Gagal di Hilir: Keterlambatan Beton, Proyek BKKD Bojonegoro Diambang Kegagalan

GLOBALJATIM
BOJONEGORO – Pekerjaan proyek Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) tahun anggaran 2025 di sejumlah desa wilayah Bojonegoro bagian timur terancam melampaui batas waktu. Penyebab utamanya berasal dari hulu: keterlambatan pengiriman beton oleh perusahaan baching plant yang menjadi penyedia material utama.

Di lapangan, keresahan mulai mengemuka. Tahap pertama proyek yang menyerap 50 persen anggaran telah habis masa pelaksanaannya. Sementara itu, tahap kedua dengan porsi anggaran sama sudah harus berjalan dan segera diserap. Namun sebagian pekerjaan masih tersendat karena beton yang dijanjikan tak kunjung tiba.

Beberapa timlak dan kepala desa yang ditemui pada Sabtu (6/12/3026) mengaku frustrasi dengan situasi tersebut. Mereka menuturkan bahwa jadwal pengiriman beton sering kali meleset, bahkan di beberapa kesempatan truk pengangkut tak datang sama sekali.

“Kami sudah menunggu sejak pagi sampai sore, tapi beton tidak kunjung dikirim. Padahal jadwal pengerjaan sudah mepet,” kata salah satu kepala desa yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan demi menjaga hubungan kerja dengan pihak penyedia.

Kepala desa lainnya menegaskan bahwa pihaknya kerap berada dalam posisi serba salah. Di satu sisi mereka diburu target serapan anggaran, di sisi lain proses teknis terhambat oleh kelalaian pihak penyedia material. “Timlak sudah bekerja maksimal, tapi bagaimana bisa selesai tepat waktu kalau bahan utamanya telat terus,” ujarnya.

Keterlambatan distribusi material ini memicu dugaan adanya masalah pada manajemen produksi maupun distribusi di perusahaan baching plant. Beberapa timlak menduga bahwa penyedia sengaja menerima pesanan di luar kapasitas, demi mengejar volume kontrak, tanpa memperhitungkan kemampuan produksi dan distribusi harian.

Sejauh ini belum ada klarifikasi resmi dari pihak perusahaan. Pemerintah kecamatan maupun kabupaten juga belum mengeluarkan pernyataan terbuka mengenai potensi risiko keterlambatan serapan anggaran yang bisa berdampak pada administrasi desa.

Sementara itu, sejumlah pekerjaan fisik di desa-desa penerima BKKD dilaporkan belum bisa dituntaskan karena kebutuhan beton belum terpenuhi. Jika tidak ada langkah cepat dari pemerintah daerah maupun penyedia material, risiko proyek molor dan tidak sesuai spesifikasi semakin besar.

“Kami hanya ingin proyek ini selesai baik dan tepat waktu. Jangan sampai desa yang kena imbasnya,” ujar salah satu kepala desa dengan nada kesal.

Proyek BKKD yang semestinya menjadi percepatan pembangunan desa kini justru berjalan pincang akibat lemahnya koordinasi rantai pasok. Warga berharap pemerintah turun tangan memastikan penyedia material menjalankan kewajiban sesuai kontrak agar pekerjaan tidak kembali mandek. (Red)