Masalah Lama Kembali Muncul, Rilis BKKD Desa Prigi Berbanding Terbalik dengan Fakta Lapangan

GLOBALJATIM
BOJONEGORO – Klaim Pemerintah Desa Prigi, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro, melalui pemberitaan di portal lidikmedia.com, soal komitmen transparansi dan mutu pembangunan rigid beton dari Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) 2025 semakin dipertanyakan. Sejumlah temuan lapangan tak hanya berseberangan dengan rilis resmi pemerintah desa, tetapi juga mengulang persoalan lama yang sebelumnya ramai diberitakan.

Sebelumnya Proyek rigid beton Desa Prigi sempat disorot publik terkait pola pekerjaan yang bersifat kontraktual dan minim unsur padat karya. Padahal, salah satu tujuan utama program BKKD adalah mendorong perputaran ekonomi lokal melalui penyerapan tenaga kerja desa. Fakta di lapangan justru menunjukkan hingga pekerjaan berakhir keterlibatan warga sekitar tidak ada.

“Yang kerja orang luar desa semua. Warga sini tidak ada yang dilibatkan,” ujar seorang warga Prigi kepada pewarta. (01/2/2026).

Persoalan lain yang tak kalah serius adalah dugaan pengondisian dalam proses pengadaan. Sejumlah pihak menilai mekanisme lelang pengadaan terkesan tertutup dan tidak kompetitif. Informasi terkait penyedia barang dan jasa sulit diakses publik, sehingga memunculkan kecurigaan adanya pengaturan sejak awal.

Kondisi tersebut menambah panjang daftar pertanyaan atas klaim transparansi yang disampaikan Kepala Desa Prigi, Darmono, dalam rilis resminya.

Masalah mutu fisik pekerjaan pun bukan isu baru. Sebelumnya, proyek jalan rigid beton di Desa Prigi sempat menjadi sorotan karena ditemukan retakan meski pekerjaan belum selesai. Fakta ini dinilai sebagai indikasi lemahnya pengawasan teknis sejak tahap awal pelaksanaan.

Pantauan di lokasi menunjukkan hasil pekerjaan tidak merata, mutu dan spesifikasi diduga tidak konsisten, di beberapa titik terlihat retak memanjang. Ironisnya, kondisi tersebut muncul ketika proyek masih dalam tahap pengerjaan.

Sebelumnya penutupan total jalur utama yang disebut pemerintah desa sebagai langkah teknis sementara juga menuai kritik. Jalur alternatif yang diklaim telah disiapkan dinilai tidak layak fungsi dan justru menghambat aktivitas ekonomi warga.

“Kami diminta maklum, tapi akses pengganti tidak siap. Aktivitas kami terganggu,” kata seorang warga.

Pengakuan pekerja lapangan yang tidak memahami spesifikasi teknis pekerjaan semakin memperkuat dugaan lemahnya pengendalian mutu.
“Kami hanya kerja sesuai perintah. Soal spesifikasi atau mutu, kami tidak tahu,” ujar salah satu pekerja.

Kondisi ini bertolak belakang dengan pernyataan Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Prigi, Sugito, yang menegaskan bahwa seluruh tahapan pekerjaan telah sesuai perencanaan teknis dan ketentuan yang berlaku.

Hingga kini, Pemerintah Desa Prigi belum memberikan tanggapan atas rangkaian temuan dan catatan kritis tersebut. Upaya konfirmasi kepada Kepala Desa Prigi, Darmono, dan Ketua TPK Sugito masih terus dilakukan.

Proyek BKKD yang seharusnya menjadi instrumen pemerataan pembangunan desa justru berpotensi menjadi sumber persoalan baru ketika persoalan lama tak pernah diselesaikan. Tanpa pembenahan serius dan pengawasan ketat, janji transparansi hanya akan berhenti sebagai rilis jauh dari realitas di lapangan. (Red)