“Penjilat” Hilang, Atau Para Pengumpat yang Kini Menjilat: Siklus Moral Politik Bojonegoro

Kata “penjilat” pernah menjadi senjata paling ampuh untuk menyerang kekuasaan. Ia diteriakkan dengan bangga, diketik dengan penuh amarah, dan disebar tanpa ragu. Namun ketika kekuasaan berganti, kata itu mendadak menghilang. Apakah yang berubah rezimnya, atau moral para pengumpatnya?

Penulis : Redaksi Global Jatim

Di Bojonegoro, ada satu fase ketika kata “penjilat” menjadi semacam salam pembuka pagi hari. Ia hadir di setiap sudut media sosial. Dari status bernada satire hingga komentar bernuansa makian, istilah itu ditempelkan pada siapa saja yang dianggap terlalu dekat dengan penguasa saat itu.

Tak sulit menemukan narasi yang menyudutkan aparatur, relawan, bahkan tokoh masyarakat dengan cap “penjilat”. Tuduhan itu menjadi simbol keberanian. Seolah-olah, semakin keras seseorang mengumpat, semakin tinggi pula integritasnya. Kritik tak lagi soal substansi kebijakan, melainkan soal seberapa tajam lidah menyerang lingkar kekuasaan.

Fenomena itu membentuk atmosfer politik yang riuh. Grup WhatsApp berubah menjadi arena pengadilan. Beranda medsos menjelma ruang eksekusi karakter. Kata “penjilat” dilontarkan tanpa beban pembuktian. Cukup dengan asumsi kedekatan, seseorang bisa divonis oportunis.

Namun sejarah politik lokal selalu bergerak siklikal. Ketika kursi kekuasaan berganti, pemandangan ikut berubah. Mereka yang dulu paling lantang menyebut orang lain “penjilat” kini justru hilang nyaris tenggelam dalam kekuasaan baru. Nada kritik meredup. Sindiran tajam menghilang. Kata yang dulu dielu-elukan sebagai simbol perlawanan, mendadak sunyi.

Di sinilah ironi itu terasa getir.
Apakah para penjilat benar-benar hilang? Atau justru para pengumpatlah yang berganti peran? Sebab dalam politik yang terlalu cair, label sering kali bukan soal moralitas, melainkan soal posisi. Saat berada di luar kekuasaan, mengumpat adalah senjata. Saat sudah berada di dalamnya, pujian menjadi alat bertahan.

Perubahan diksi dari “penjilat” menjadi “penjahat” yang belakangan muncul pun tak menyelesaikan soal. Dua kata itu hanya berbeda dua huruf “i” dan “l” namun sama-sama menyimpan tudingan tentang kepentingan pribadi. Bedanya, yang satu dituduh mencari muka, yang lain dituduh mencari untung. Keduanya lahir dari kecurigaan publik terhadap integritas kekuasaan.

Masalahnya, publik bukan sedang menyaksikan pertarungan antara yang bersih dan yang kotor. Yang terlihat justru perpindahan posisi antara pengkritik dan pemuja. Mereka yang dulu merasa paling benar, kini tak lagi terdengar ketika kebijakan patut dipertanyakan. Konsistensi seolah kalah oleh kedekatan.

Bojonegoro hari ini tidak kekurangan orang pintar. Tidak pula kekurangan orang berani. Yang tampaknya langka adalah konsistensi sikap. Kritik yang dahulu disuarakan dengan penuh emosi, ternyata lebih dekat pada rivalitas politik ketimbang idealisme. Ketika lawan tumbang, semangat pun ikut padam.

Demokrasi lokal sejatinya membutuhkan pengawas yang tak peduli siapa yang berkuasa. Ia memerlukan suara yang tetap kritis meski kawan sendiri berada di kursi empuk. Tanpa itu, kata “penjilat” hanya akan menjadi cermin yang memantulkan wajah siapa pun yang sedang berada di luar lingkar kuasa.

Dan publik Bojonegoro patut waspada. Sebab sejarah kecil ini menunjukkan satu hal: dalam politik, pengumpat bisa berubah menjadi penjilat hanya dalam satu periode jabatan. Yang berganti bukan watak kekuasaan semata, melainkan keberanian untuk tetap jujur ketika posisi sudah nyaman.

Ketika kata “penjilat” tak lagi terdengar, mungkin bukan karena praktiknya hilang. Bisa jadi, karena mereka yang dulu berteriak kini sedang terlalu sibuk menjaga kedekatan.