Bojonegoro di Persimpangan: APBD Triliunan, Kekayaan Mineral yang (Belum) Menyejahterakan

Oleh: Redaksi

GLOBALJATIM
Bojonegoro, 348 tahun berdiri, duduk di atas tumpukan kekayaan alam: minyak, gas, dan tanah subur yang dijuluki Ledre—ikon kuliner sekaligus metafora atas janji kesejahteraan yang rapuh. Namun hari ini, kabupaten yang membentang di bagian barat Jawa Timur itu, menorehkan ironi paling telanjang: APBD 2025 menyentuh Rp 7,9 triliun—terbesar kedua se-Jawa Timur. Capaian itu tak datang dari ruang hampa, Bojonegoro berdiri di atas kekayaan minyak dan gas bumi yang melimpah, menjadikannya daerah strategis dalam peta energi nasional.

Seperti kutukan lama yang terus diwariskan, kekayaan alam tak otomatis menghadirkan kemakmuran. Bojonegoro adalah potret ironis dari daerah kaya yang pemandangan kemiskinan masih lalu-lalang di jalan-jalan utama.

Di satu sisi, pemerintah daerah gemar memamerkan grafik pertumbuhan dan keberhasilan membangun infrastruktur dasar, seperti jalan, listrik, dan air bersih telah tercukupi, serta layanan kesehatan gratis yang menjadi janji pemerintah telah terealisasi. Di sisi lain, masalah kemiskinan tetap menjadi isu besar. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) masih mengetuk pintu rumah warga, berharap belas kasihan di tengah gemerlap papan-papan proyek dan baliho program unggulan.

Pemandangan para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang berkeliaran dari pintu ke pintu rumah warga bukanlah peristiwa insidental. Ia adalah gejala dari sistem sosial yang pincang. Di antara jalan-jalan lebar dan puskesmas megah yang dibangun dari uang rakyat, masih berdiri rumah-rumah ringkih yang menjadi saksi bisu kegagalan distribusi keadilan ekonomi.

Pertanyaannya sederhana: untuk siapa sesungguhnya APBD triliunan itu bekerja?

Pemerintah daerah boleh saja membanggakan capaian infrastruktur dan program kesehatan gratis. Namun, pembangunan yang tak menyentuh akar persoalan sosial hanya akan menjadi kosmetik. Kemiskinan tak lenyap hanya dengan membangun infrastruktur. Ketimpangan tidak sirna hanya dengan mencetak baliho bertuliskan “Bojonegoro Makmur, Bahagia dan Membanggakan”.

Tak cukup membangun jalan jika yang melintasinya adalah pengemis. Tak cukup menggembar-gemborkan anggaran besar, jika rakyat tetap menggantungkan hidup pada sedekah. Di balik gemerlap proyek, Bojonegoro seakan menutup mata pada kenyataan bahwa kemiskinan bukan sekadar soal angka, melainkan hasil dari kegagalan tata kelola yang tidak berpihak.

Kesejahteraan adalah perkara akses, bukan sekadar angka. Dan hari ini, akses terhadap manfaat ekonomi di Bojonegoro masih sangat timpang. Program penanggulangan kemiskinan banyak berhenti di meja rapat, jarang menjelma menjadi perubahan hidup nyata di dapur masyarakat kelas bawah.

Lebih ironis lagi, banyak dari mereka yang terdampak secara langsung oleh aktivitas ekstraktif justru berada dalam kelompok paling rentan: kehilangan lahan, terpinggirkan secara ekonomi, dan tersisih dari perencanaan kebijakan.

Hari ini, Bojonegoro berdiri di persimpangan sejarah: apakah akan menjadi contoh pengelolaan sumber daya alam yang adil dan berpihak pada rakyat, atau terus terjebak dalam paradoks “Kaya di atas kertas, Miskin dalam kenyataan”.

Sudah saatnya pemerintah daerah berhenti merayakan capaian pada angka-angka makro, dan mulai menggugat diri sendiri: apakah rakyat benar-benar menikmati hasil dari kekayaan ini? Jika antrean bantuan sosial masih panjang, jika PMKS masih menjadi pemandangan harian, maka jelas ada yang keliru dalam arah kebijakan.

APBD triliunan rupiah seharusnya bukan sekadar bahan pidato seremonial atau alat legitimasi kekuasaan. Ia adalah amanat konstitusional untuk memakmurkan rakyat. Ketika amanat itu diingkari, bukan hanya kepercayaan publik yang runtuh—tetapi juga masa depan daerah ini yang dipertaruhkan.

Bojonegoro tidak kekurangan dana. Yang kurang adalah keberpihakan. Dan tanpa keberpihakan, pembangunan hanya akan menjadi panggung kosmetik yang menutupi luka sosial yang dalam. Kini, yang dibutuhkan bukan lebih banyak angka, tetapi lebih banyak keadilan.