SPPG Unjuk Rasa, DPRD Membela, Publik Bertanya: Sebenarnya Siapa yang Sedang Diperjuangkan?

GLOBALJATIM
BOJONEGORO – Aksi ratusan pekerja Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menggelar unjuk rasa di depan Gedung DPRD Bojonegoro, Senin (22/6/2026), menyisakan ironi. Di tengah tuntutan agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap berjalan.

Wakil Ketua DPRD Bojonegoro, Mitroatin, turun langsung menemui massa aksi. Dengan pengeras suara di tangan dan pengawalan aparat kepolisian, politisi Partai Golkar itu menyatakan siap mengawal aspirasi para pekerja hingga ke pemerintah pusat.

“Kami dari DPRD Kabupaten Bojonegoro di bawah komando Bapak Abdullah Umar siap menerima aspirasi panjenengan (anda) semua untuk dilanjutkan ke tingkat pusat,” kata Mitroatin di hadapan para demonstran.

Pernyataan tersebut disambut tepuk tangan massa. Namun di luar arena aksi, sejumlah warga justru mempertanyakan posisi DPRD dalam persoalan tersebut.

Menurut mereka, aksi yang berlangsung di depan gedung wakil rakyat itu terkesan konyol. Sebab, selama ini beredar informasi bahwa sejumlah dapur SPPG di Bojonegoro memiliki keterkaitan dengan tokoh politik maupun anggota DPRD, meski tidak pernah diakui secara terbuka.

“Ini kan jadi lucu. Yang demo siapa, yang dibela siapa. Sudah bukan rahasia lagi kalau hampir semua dapur SPPG di Bojonegoro ada orang-orang politik di belakangnya. Walaupun secara langsung tidak pernah mengakui,” ujar seorang warga yang enggan disebut namanya.

Warga lainnya menilai respons DPRD kali ini sangat berbeda dibandingkan saat masyarakat menyampaikan aspirasi terkait persoalan lain yang menyangkut kepentingan publik.

“Kalau rakyat demo soal kenaikan harga BBM, pupuk, atau pelayanan publik, jarang ada respons secepat ini. Sekarang begitu menyangkut SPPG, pimpinan DPRD langsung turun menemui massa dan berjanji mengawal sampai pusat,” katanya.

Fenomena tersebut memunculkan pertanyaan mengenai independensi sikap lembaga legislatif. Sebab DPRD semestinya berdiri sebagai pengawas kebijakan dan penyalur aspirasi publik secara objektif, bukan terkesan berada dalam pusaran kepentingan yang sama dengan pihak yang sedang diperjuangkan.

Aksi pekerja SPPG sendiri dilakukan sebagai bentuk penolakan terhadap kabar penghentian atau pembatasan program MBG yang selama ini menjadi sumber penghidupan ribuan pekerja dapur gizi di Bojonegoro. Mereka meminta pemerintah pusat tetap melanjutkan program tersebut dan memberikan kepastian terhadap nasib tenaga kerja yang telah direkrut.

Di tengah tuntutan itu, sorotan publik justru mengarah pada relasi antara dunia politik lokal dan pengelolaan dapur SPPG. Jika benar terdapat keterlibatan elit politik di balik operasional sejumlah dapur gizi, maka dukungan terbuka DPRD terhadap aksi tersebut berpotensi menimbulkan konflik kepentingan yang layak mendapat penjelasan kepada publik.

Sebab dalam demokrasi, yang dibutuhkan bukan hanya keberpihakan terhadap aspirasi masyarakat, melainkan juga transparansi agar tidak muncul kesan bahwa panggung demonstrasi sedang digunakan untuk memperjuangkan kepentingan kelompok tertentu. (RED)