​Kejari Lamongan Periksa Pelapor dan 10 Saksi Dugaan Pungli Kades Brengkok, Bukti Rekaman Ikut Didalami

​GLOBALJATIM

LAMONGAN – Kejaksaan Negeri (Kejari) Lamongan terus mendalami laporan dugaan pungutan liar (pungli) dan penyalahgunaan wewenang yang diduga melibatkan Kepala Desa Brengkok, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan. Pelapor bersama 10 orang saksi yang disebut sebagai korban menjalani pemeriksaan di Kantor Kejari Lamongan, Kamis (10/9/2026).

​Pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari pendalaman atas laporan yang telah disampaikan sebelumnya. Para saksi dimintai keterangan mengenai dugaan peristiwa serta fakta yang mereka alami dan ketahui secara langsung. Penyidik juga mendalami sejumlah alat bukti yang diserahkan pelapor, termasuk rekaman video dan dokumen pendukung.

​Sismulyadi selaku pelapor berharap keterangan para saksi dan bukti tambahan yang disampaikan dapat membantu Kejari Lamongan mengungkap seluruh fakta serta menentukan langkah hukum selanjutnya.

​“Kami berharap seluruh fakta dan bukti yang telah kami sampaikan dapat menjadi dasar yang kuat bagi Kejaksaan untuk menindaklanjuti perkara ini,” ujar Sismulyadi usai menjalani pemeriksaan.

​Kuasa hukum pelapor dari Aviciena Law Firm, Bhentar Firmandreas, S.H., mengapresiasi langkah Kejari Lamongan yang telah menindaklanjuti laporan tersebut dan memeriksa pelapor serta para saksi.

​“Kami mengapresiasi Kejaksaan Negeri Lamongan yang telah menerima dan menindaklanjuti laporan ini serta melakukan pemeriksaan secara profesional, objektif, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kami menyerahkan sepenuhnya proses penanganan perkara kepada aparat penegak hukum dan berharap seluruh fakta serta alat bukti yang telah disampaikan dapat dinilai secara objektif,” kata Bhentar.

​Di tengah proses pemeriksaan, muncul pula sorotan mengenai kemungkinan pengembalian uang yang sebelumnya diduga dipungut dari warga. Salah seorang warga Lamongan berinisial SP berpandangan bahwa pengembalian uang tidak serta-merta menghapus dugaan tindak pidana apabila dari hasil pemeriksaan nantinya ditemukan unsur pidana.

​Menurut SP, pengembalian kerugian dapat menjadi bagian yang dinilai dalam proses penanganan perkara, namun persoalan tersebut tidak secara otomatis menentukan ada atau tidaknya pertanggungjawaban pidana.

​“Apabila suatu perbuatan telah memenuhi unsur tindak pidana, maka pengembalian kerugian tidak dengan sendirinya menghilangkan pertanggungjawaban pidana,” tegas SP.

​Ia juga menilai besaran nominal pungutan maupun jumlah warga yang terdampak bukan satu-satunya ukuran untuk menentukan ada atau tidaknya dugaan tindak pidana. Menurutnya, hal yang lebih utama adalah terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur tindak pidana berdasarkan fakta dan alat bukti yang ditemukan dalam proses pemeriksaan.

​Namun, seluruh dugaan tersebut masih harus dibuktikan melalui proses hukum. Kejari Lamongan memiliki kewenangan untuk menilai keterangan saksi, dokumen, rekaman video, maupun alat bukti lainnya sebelum menentukan langkah hukum berikutnya.

​Pelapor dan kuasa hukumnya menyatakan menghormati seluruh tahapan penanganan perkara serta menyerahkan proses pembuktian kepada Kejari Lamongan. Mereka berharap pemeriksaan dilakukan secara profesional, objektif, dan transparan sehingga dugaan pungli serta penyalahgunaan wewenang tersebut memperoleh kepastian hukum. (JN)