Gayatri dan Domba Sejahtera Dianggap Strategis Tapi Tak Masuk PSD, Bappeda: Bukan Infrastruktur

GLOBALJATIM
BOJONEGORO – Program Gayatri dan Domba Sejahtera yang selama ini digadang-gadang sebagai andalan pengentasan kemiskinan, tak tercantum dalam daftar Proyek Strategis Daerah (PSD). Padahal, keduanya memiliki alokasi anggaran yang tidak kecil.

Kepala Bappeda Bojonegoro, Helmy Elisabeth, saat dikonfirmasi pada Selasa (31/3/2026) menyebut, absennya dua program itu bukan karena tidak prioritas, melainkan soal klasifikasi.

“Untuk PSD, yang disebut PSD itu adalah proyek-proyek infrastruktur untuk dilakukan pendampingan dari inspektorat dan APH,” jelasnya.

Penjelasan ini memunculkan pertanyaan baru. Jika Gayatri dan Domba Sejahtera disebut sebagai program strategis, mengapa tidak masuk dalam skema yang justru mendapat pengawasan ketat.

Bappeda menegaskan, kedua program tetap menjadi bagian dari prioritas pembangunan daerah. Gayatri dan Domba Sejahtera, kata dia, difokuskan pada penanganan kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi produktif.

“Program gayatri dan domba kesejahteraan adalah salah satu program strategis untuk penanganan kemiskinan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat melalui usaha ekonomi produktif,” ujarnya.

Masalahnya bukan sekadar soal label “strategis”. Persoalan utamanya adalah konsekuensi dari pelabelan itu. PSD mendapatkan pendampingan khusus dari inspektorat hingga aparat penegak hukum karena dianggap rawan dan bernilai besar. Lalu, bagaimana dengan program non-infrastruktur yang juga menyedot anggaran signifikan?

Di titik ini, penjelasan Bappeda terasa berhenti setengah jalan. Tidak ada uraian soal mekanisme pengawasan yang setara, tidak ada penegasan indikator keberhasilan, dan tidak ada jaminan akuntabilitas yang bisa diuji publik.

Padahal, pengalaman menunjukkan, program pemberdayaan ekonomi kerap menjadi wilayah abu-abu: mudah diklaim berhasil di atas kertas, tetapi sulit diverifikasi dampaknya di lapangan. Tanpa pengawasan ketat, program seperti Gayatri dan Domba Sejahtera berisiko menjadi proyek “lunak” minim kontrol, tetapi kaya anggaran.

Lebih jauh, pemisahan antara “proyek strategis” dan “program strategis” berpotensi menjadi celah administratif. Infrastruktur diawasi ketat karena masuk PSD, sementara program sosial-ekonomi yang tak kalah penting bisa luput dari pengawalan intensif. Ini bukan sekadar soal nomenklatur, melainkan soal keberanian pemerintah membuka diri terhadap pengawasan.

Jika benar menjadi prioritas, transparansi dan pengawasan semestinya diperkuat, bukan justru berada di luar radar PSD. Tanpa itu, label “strategis” berisiko hanya menjadi jargon administratif, bukan jaminan keberhasilan di lapangan. (RED)