DPRD Tuban Segera Memanggil Dinas PUPR-PRKP dan Pelaksana Proyek Terkait Pekerjaan Pelebaran Jalan

GLOBALJATIM
TUBAN – DPRD Tuban merespons cepat terhadap kekhawatiran masyarakat terkait proyek pelebaran jalan yang menjadi sorotan beberapa waktu terakhir. Langkah konkret akan segera diambil untuk menegaskan transparansi dan kualitas pelaksanaan proyek tersebut.

Ketua Komisi I DPRD Tuban, Fahmi Fikroni, saat di hubungi pewarta menegaskan komitmennya untuk segera memanggil dinas terkait serta rekanan pelaksana proyek guna meminta klarifikasi atas permasalahan yang timbul.

“Kami akan segera memanggil dinas terkait dan rekanan pelaksana proyek, guna memastikan bahwa pelaksanaan proyek ini tidak menyebabkan kekhawatiran berlebihan di kalangan warga sekitar,” ungkap Fahmi, politisi dari PKB.

Lebih lanjut, Fahmi juga mengingatkan pentingnya keberadaan rambu-rambu lalu lintas selama proses konstruksi berlangsung.

“Tidak adanya rambu lalu lintas di lokasi proyek bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga dapat berpotensi menyebabkan kecelakaan. Pihak pelaksana proyek harus bertanggung jawab penuh atas keamanan tersebut,” tegasnya.

Fahmi juga menyoroti urgensinya penyelesaian satu sisi jalan sebelum memulai pekerjaan di sisi lainnya, demi mengurangi dampak negatif terhadap mobilitas masyarakat sekitar.

Kepala Komisi I DPRD Tuban juga mengungkapkan penerimaan banyak aduan dari warga terkait kurangnya transparansi dalam proyek-proyek tersebut.

“Kami telah menerima banyak aduan dari masyarakat terkait kurangnya papan informasi, jadi terkesan asal asalan saat mengerjakan proyek yang tidak ada papan infofmasinya,” pungkasnya.

Fahmi menambahkan, “Kami mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan proyek di Tuban. Apabila ada penyimpangan, masyarakat diharapkan melaporkannya kepada DPRD, sehingga kami dapat turun langsung untuk mengambil tindakan yang diperlukan.”

Dengan langkah-langkah ini, DPRD Tuban berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap proyek infrastruktur yang dilaksanakan di wilayahnya memenuhi standar yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.(Red)