Rp200 Juta Ketahanan Pangan Semampirejo: 30 Kambing Menyusut Jadi 4, Jejak Pengelolaan Dipertanyakan

GLOBALJATIM

‎LAMONGAN — Program ketahanan pangan Desa Semampirejo, Kecamatan Sambeng, Kabupaten Lamongan, yang bersumber dari Dana Desa (DD) 2025 senilai sekitar Rp200 juta, kini menyisakan pertanyaan setelah jumlah ternak kambing yang menjadi bagian program disebut tinggal empat ekor.

‎Informasi tersebut mengemuka setelah penelusuran di lokasi kandang ternak kambing yang berada di Desa Semampirejo. Papan informasi di bangunan mencantumkan program Ketahanan Pangan Dana Desa Tahun 2025, dengan kegiatan tematik peternakan ternak kambing/domba yang dikelola melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

‎Kepala Desa Semampirejo, Kundari, membenarkan bahwa jumlah kambing saat ini tersisa empat ekor. Menurutnya, pada awal program jumlah ternak yang tersedia sekitar 30 ekor.

‎Namun, berkurangnya jumlah ternak tersebut disebut terjadi karena sejumlah kambing mati dan sebagian lainnya dijual saat momentum Idul Adha. Persoalannya, menurut informasi yang dihimpun, ternak yang telah dijual tersebut hingga kini belum seluruhnya diganti atau dibelikan kembali.

‎Kundari menyatakan pelaksanaan program telah berjalan sesuai SOP. Ia juga menegaskan bahwa pengelolaan usaha ketahanan pangan tersebut berada di bawah BUMDes.

‎“Sudah sesuai SOP. Untuk ketahanan pangan sudah ada yang mengurusi, yaitu BUMDes,” ujar Kundari.

Tampak kosong: Bagian dalam kandang yang digunakan untuk program Ketahanan Pangan di Desa Semampirejo.

‎Terkait kondisi ternak yang kini tinggal empat ekor, Kundari menyebut hal tersebut menjadi tanggung jawab pengelola BUMDes.

‎Ia bahkan mempersilakan apabila persoalan tersebut hendak dilaporkan untuk diperiksa lebih lanjut.

‎“Kalau memang mau lapor, ya laporkan saja,” ujarnya.

‎Di sisi lain, nilai anggaran program menjadi bagian penting yang perlu dibuka secara terang. Dari sekitar Rp200 juta anggaran ketahanan pangan 2025, pembangunan kandang disebut menghabiskan sekitar Rp30 juta. Sementara itu, berapa nilai pengadaan awal kambing, mekanisme pembelian, harga per ekor, pencatatan aset atau ternak, hasil penjualan saat Idul Adha, serta penggunaan dana hasil penjualan menjadi informasi yang masih perlu diperjelas kepada publik.

‎Sebab, persoalannya bukan semata-mata berapa ekor kambing yang tersisa. Dengan menggunakan dana desa, publik berhak mengetahui bagaimana siklus program tersebut berjalan sejak penganggaran, pengadaan ternak, pemeliharaan, kematian atau penjualan ternak, hingga keberlanjutan aset dan usaha BUMDes.

‎Apalagi, jika benar sebagian ternak telah dijual saat Idul Adha namun belum seluruhnya dibelikan kembali, perlu ada penjelasan mengenai dasar keputusan penjualan, nilai transaksi, pencatatan hasil penjualan, serta posisi dana tersebut saat ini.

‎Konfirmasi juga telah diupayakan kepada Camat Sambeng Bahrudin untuk memperoleh penjelasan mengenai pengawasan pemerintah kecamatan terhadap pelaksanaan program ketahanan pangan Desa Semampir. Namun hingga berita ini disusun, upaya komunikasi tersebut belum mendapatkan respons.

‎Kondisi ini membuat pertanyaan publik kini bergeser dari sekadar “ke mana kambing yang berkurang?” menjadi persoalan yang lebih mendasar: bagaimana Rp200 juta anggaran ketahanan pangan Desa Semampirejo dipertanggungjawabkan dari awal hingga kondisi program saat ini?

‎Program ketahanan pangan desa pada akhirnya tidak cukup dinilai dari berdirinya kandang atau adanya ternak. Ukuran utamanya adalah apakah anggaran publik tersebut menghasilkan usaha yang berkelanjutan, tercatat dengan baik, dapat diawasi, dan memberikan manfaat sebagaimana tujuan program.

‎Dan ketika dari sekitar 30 ekor kambing kini tersisa empat ekor, sementara sebagian disebut mati dan sebagian lainnya telah dijual, maka seluruh rantai pengelolaan program layak dibuka secara terang—dari uang yang keluar hingga aset yang tersisa. (JN)