Batal BNC 2026 Berdalih Bencana, Pemkab Bojonegoro Tetap Gelar Pesta Rakyat: Alasan Empati Dipertanyakan

GLOBALJATIM
BOJONEGORO – Keputusan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro membatalkan gelaran Bojonegoro Night Carnival (BNC) 2026 dalam rangkaian Hari Jadi Bojonegoro (HJB) ke-349 menuai sorotan tajam dari pengamat kebijakan publik. Alasan empati bencana yang diusung Pemkab dinilai kontradiktif dengan kebijakan tetap dilaksanakannya pesta rakyat berskala besar di pusat kota.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Bojonegoro, Elzadeba Agustina, menyatakan pembatalan BNC 2026 didasari rasa keprihatinan atas bencana kebakaran yang melanda sejumlah wilayah di Indonesia, serta musibah kekeringan yang sedang menimpa warga di beberapa kecamatan di Bojonegoro.

Namun, dalih keprihatinan tersebut dinilai berseberangan dengan agenda Pemkab Bojonegoro yang tetap menghadirkan hiburan massa bertajuk Bojonegoro Bahagia Car Free Night dan Pagelaran Sandur di Alun-Alun Bojonegoro pada 24 Oktober 2026. Acara tersebut dirancang semarak dengan melibatkan 100 pelaku UMKM serta pembagian 5.100 voucher makan gratis bagi pengunjung.

Inkonsistensi ini memantik kritik dari pengamat kebijakan publik, akrab disapa Mas Bog. Ia menilai narasi empati yang disampaikan pemerintah daerah memunculkan tanda tanya besar di tengah masyarakat terkait alasan sebenarnya di balik pembatalan BNC 2026.

“Jika alasan utamanya adalah empati terhadap kekeringan dan kebakaran, keputusan ini menjadi tidak konsisten. Menghapus BNC tetapi tetap menggelar keramaian lain dengan pembagian ribuan kupon makan di lokasi yang sama menunjukkan adanya dualisme standar dalam pembuatan kebijakan,” tegas Mas Bog. Rabu, (21/10/2026).

Selain masalah konsistensi narasi, pembatalan mendadak ini berdampak pada kepastian informasi publik. Sosialisasi gelaran BNC 2026 yang sebelumnya telah beredar luas di berbagai platform media sosial menyebutkan bahwa acara puncak tersebut akan diselenggarakan pada 31 Oktober 2026.

Perubahan keputusan yang mendadak ini dinilai mencerminkan lemahnya perencanaan serta buruknya manajemen komunikasi publik Pemkab Bojonegoro dalam mengelola agenda tahunan daerah. (MJ).