144 Ton Udang Ekuador Disegel KKP di BMI Lamongan, Jejak Impor Dibuka, Perusahaan Belum Beri Jawaban

GLOBALJATIM
LAMONGAN – Penyegelan 144 ton udang vaname asal Ekuador di PT Bumi Menara Internusa (BMI) pada 21 September 2026 bukan sekadar soal komoditas yang diamankan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Persoalan kini bergeser pada jejak pemasukan, skema importasi, peruntukan, dan posisi PT BMI dalam rantai komoditas tersebut.

​KKP menyatakan 144 ton udang vaname asal Ekuador di PT BMI telah disegel. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Dirjen PSDKP) KKP, Pung Nugroho Saksono, mengatakan pemeriksaan berlanjut untuk menelusuri riwayat importasi perusahaan dan menentukan ada tidaknya pelanggaran administratif maupun unsur pidana.

​Temuan Lamongan merupakan bagian dari pengawasan KKP terhadap sekitar 1.048 ton udang impor di Jawa Timur yang berasal dari Kanada, Argentina, dan Ekuador. Komoditas tersebut masuk melalui Kawasan Berikat untuk diolah dan hasilnya wajib diekspor kembali. Dari jumlah itu, 144 ton udang vaname asal Ekuador ditemukan di PT BMI Lamongan.

​Titik persoalan kini bergeser pada jejak pergerakannya: dokumen pemasukan, jalur kepabeanan, status fasilitas, peruntukan, hingga kemungkinan distribusi komoditas tersebut di Indonesia.

​KKP menyebut pengamanan dilakukan untuk mencegah udang impor masuk ke pasar domestik, setelah pengawasan berawal dari aduan masyarakat. Dalam penanganan 1.048 ton tersebut, KKP juga berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk pendalaman sesuai dengan kewenangan masing-masing.

​KKP juga menyatakan, pengamanan 1.048 ton udang impor tersebut menyelamatkan potensi kerugian negara yang diperkirakan mencapai Rp405,8 miliar. Angka itu merupakan estimasi untuk keseluruhan temuan di Jawa Timur, bukan khusus 144 ton di PT BMI Lamongan.

​KKP menempatkan pengawasan tersebut sebagai bagian dari perlindungan pembudidaya udang nasional. Komoditas impor yang diduga tidak sesuai dengan peruntukan dinilai berpotensi memengaruhi persaingan dan penyerapan hasil budidaya dalam negeri.

​Namun, hingga kini belum ada kesimpulan hukum final yang menyatakan PT BMI melakukan tindak pidana. KKP menyatakan penanganan akan ditentukan berdasarkan hasil pemeriksaan, apakah masuk ranah administratif atau memenuhi unsur pidana.

​Karena status hukumnya belum final, penjelasan perusahaan tetap penting. Redaksi telah meminta keterangan PT BMI terkait dengan pemeriksaan KKP, asal-usul 144 ton udang, posisi perusahaan dalam pemasukan atau pengadaan komoditas, dasar penyegelan, serta langkah perusahaan selanjutnya.

​Kepala Human Resource Development (HRD) PT BMI, Irna Farhani, pada 23 September 2026 pukul 11.38 WIB menyampaikan bahwa dirinya tidak memiliki kewenangan untuk memberikan jawaban mengenai persoalan tersebut. Irna mengarahkan pemberitaan pada keterangan yang telah disampaikan dalam konferensi pers sebelumnya.

​“Mohon maaf saya nggak punya wewenang untuk menjawab, monggo sesuai press conference kemarin saja yang ada di media,” kata Irna kepada redaksi, 23 September 2026.

​Dengan demikian, konfirmasi langsung kepada PT BMI belum menghasilkan penjelasan substantif mengenai asal-usul komoditas, posisi perusahaan dalam pemasukan barang, maupun peruntukannya.

​Upaya konfirmasi kemudian diperluas kepada pemerintah daerah untuk melihat apakah persoalan tersebut memiliki irisan dengan tata kelola usaha di Lamongan.

Salah satunya diarahkan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Lamongan terkait dengan aspek perizinan usaha PT BMI serta kegiatan pengolahan dan penyimpanan komoditas perikanan.

​

Sekretaris DPMPTSP Kabupaten Lamongan, Amada Kurniawan, melalui penyampaian kepada redaksi pada 28 September 2026 pukul 15.01 WIB, meneruskan keterangan Kepala DPMPTSP Lamongan bahwa pihaknya belum dapat memberikan komentar lebih lanjut karena PT BMI belum memberikan konfirmasi kepada DPMPTSP.

Menurut keterangan tersebut, DPMPTSP telah memanggil PT BMI untuk meminta penjelasan, namun hingga 28 September 2026 perusahaan disebut belum hadir memenuhi panggilan tersebut.

“Karena PT BMI belum konfirmasi terkait permasalahan di BMI, maka DPMPTSP belum bisa memberikan komentar lebih lanjut. Kita sudah memanggil PT BMI tapi sampai sekarang belum hadir di DPMPTSP,” demikian keterangan Kepala DPMPTSP, Dina Ariyani, S.Psi., M.Si, yang diteruskan Amada kepada redaksi, 28 September 2026.

​Keterangan DPMPTSP tersebut menambah satu lapisan persoalan. Ketika KKP masih mendalami komoditas impor yang disegel, pemerintah daerah juga menyatakan masih menunggu penjelasan perusahaan sebelum memberikan keterangan lebih jauh sesuai dengan kewenangannya.

​Sementara itu, konfirmasi mengenai aspek kepabeanan telah diarahkan kepada Bea Cukai, terutama untuk mengetahui catatan pemasukan udang vaname asal Ekuador yang berkaitan dengan PT BMI, jalur atau fasilitas kepabeanan yang digunakan, serta status dokumen kepabeanannya. Hingga naskah ini disusun, Bea Cukai belum memberikan tanggapan kepada redaksi.

​Konfirmasi juga telah diarahkan kepada Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan untuk melihat persoalan tersebut dari sisi tata kelola sektor perikanan daerah dan kemungkinan dampaknya terhadap pembudidaya maupun pelaku usaha udang lokal. Hingga naskah ini disusun, Dinas Perikanan Lamongan belum memberikan tanggapan.

​PSDKP/KKP turut dimintai konfirmasi untuk memperoleh perkembangan terbaru mengenai status 144 ton udang yang telah disegel, termasuk hasil pendalaman terhadap riwayat importasi dan kemungkinan tindak lanjut hukum. Hingga naskah ini disusun, belum diperoleh jawaban terbaru dari PSDKP Lamongan.

​Papan penyegelan KKP di PT BMI menyebut komoditas tersebut sebagai “komoditas perikanan impor” dan pengamanan dilakukan agar tidak dikeluarkan ke pasar lokal. Dasar yang tercantum antara lain Pasal 66C UU Nomor 45 Tahun 2009 serta Pasal 17 dan 20 Permen KP Nomor 4 Tahun 2025, yang merupakan perubahan atas Permen KP Nomor 47/PERMEN-KP/2020 tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan. Permen KP Nomor 4 Tahun 2025 tercatat sebagai regulasi yang berlaku.

​Namun, papan segel bukan akhir dari persoalan. Hal itu justru menjadi titik awal untuk menguji rangkaian di balik 144 ton udang tersebut: dari mana komoditas datang, melalui pintu mana masuk, atas dokumen apa, dalam fasilitas dan peruntukan apa, hingga sejauh mana komoditas tersebut berada dalam rantai usaha PT BMI.

​Sampai 28 September 2026, KKP belum mengumumkan kesimpulan akhir mengenai status hukum 144 ton udang vaname asal Ekuador di PT BMI. Perusahaan juga belum memberikan penjelasan substantif kepada redaksi, sedangkan DPMPTSP menyatakan PT BMI belum memenuhi panggilan untuk memberikan konfirmasi kepada pemerintah daerah.

​Persoalan 144 ton udang Ekuador di Lamongan oleh karena itu belum berhenti pada barang yang disegel. Hal yang kini menunggu jawaban adalah jejaknya—dari pintu masuk, dokumen dan peruntukan, hingga posisi komoditas tersebut dalam rantai usaha di Indonesia. (MJ)